9.Cam.at adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan Togas umum Pemerintahan.
10.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
TP Tingkat Penggunaan Jasa TR Tarif Retribusi RPMT Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(2)Formulasi penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
( 1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan rumus : TPXTR= RPMT Keterangan : BAB VI STRUKTURDANBESARNYA TARIF RETRIBUSI