DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan, pengawasan dan pengendalian untuk menara telekomunikasi di Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berkomunikasi, sehingga keberadaan pengaturan menara telekomonikasi sangat penting untuk menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi serta menyeimbangkan hak tersebut dengan kepentingan pemerintah untuk melindungi masyarakat;
b.bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat terhadap tingkat kebutuhan atas sarana telekomunikasi yang semakin meningkat dan guna mendukung aktivitas sehari hari peningkatan ini dibarengi dengan pertumbuhan menara telekomunikasi sebagai infrastruktur bagi para penyedia jasa telekomunikasi untuk memberi layanan telekomunikasi;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pungutan retribusi terhadap penyedia jasa telekomunikasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA RETRIBUSI PENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMOR \ TAHUN2020 BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Daerah Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
8.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnyatidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga tekn.isdaerah dapat berbentuk "badan", "Kantor", dan "Rumah Sakit".

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN BUTONUTARA dan BUPATIBUTONUTARA Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian untuk Menara Telekomunikasi di Daerah.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek pengawasan, pengendalian dan kepentingan umum.
(2)Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikecualikan terhadap menara telekomunikasi:
1. a.menara telekomunikasi yang digunakan untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara;
2. b.menara telekomunikasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD; dan
3. c.menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI),Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)dan Pemancar siaran televisi.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan, pengawasan dan pengendalian untuk menara telekomunikasi di Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

9.Cam.at adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan Togas umum Pemerintahan.
10.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. TP Tingkat Penggunaan Jasa TR Tarif Retribusi RPMT Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(2)Formulasi penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ( 1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan rumus : TPXTR= RPMT Keterangan :

BAB VI

STRUKTURDANBESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas dan pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan menyelenggarakan pelayanan. BABV PRINSIPDAN SASARANSTRUKTURDAN BESARNYATARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

BAB IV

CARA MENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA

Pasal 7

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 6

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

GOLONGANDAN WILAYAHPEMUNGUTANRETRIBUSI

Pasal 5

(2)Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 15

(1)Dalam pemanfaatan Retribusi, Wali Kota membentuk Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Menara dengan Ketua adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan unsur dari SKPD yang membidangi Tata Ruang, SKPD yang membidangi Pembinaan Konstruksi dan SKPD yang membidangi perijinan.
(2)Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(3)Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menutupi biaya administrasi, biaya penyuluhan, biaya transfortasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. BABX PEMANFAA TAN

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009