DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Jenis Minuman Beralkohol, Tujuan, Perizinan, Pengendalian dan Pengawasan, Penyidikan, Sanksi Administrasi, dan Sanksi Pidana

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengendalian minuman beralkohol diharapkan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan baik kepada lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya;
b.bahwa dalam rangka mengendalikan peredaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Buton Utara, perlu adanya suatu regulasi yang mengatur tentang pengendalian minuman beralkohol;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pembatasan peredaran minuman beralkohol pada tempat tertentu harus mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol; BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL Mengingat Menimbang Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 ten tang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 /M-DAG/PER/4/2014 ten.tang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); danPengendalianten tangDAG/PER/4/2014 Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Un.dang-Un.dang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 ten.tang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hu.kum atau tidak berbadan hukum termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan agen Penjualan Minuman Beralkohol/Beralkohol.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengendalian dan pengawasan peredaran atau penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Aparat Penegak Hukum dalam Peraturan Daerah uu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja
8.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja K.abupaten Buton Utara.
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas {PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Sadan Usaha BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MINUMAN BERALKOHOL. PENGENDALIANTENTANGDAE RAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA

20.Distributor Minuman Beralkohol adalah penyalur yang ditunjuk importir dan/atau produsen Minuman Beralkohol yang mengedarkan Minuman untukBeralkoholMinuman Milik Daerah (BUMD),dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Oeganisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk usaha tetap.
11.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada setiap orang yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas Minuman Beralkohol.
12.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C2H50H) yang diproses dari bahan basil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, mau pun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
13.Minuman Beralkohol Produksi Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional yang mengandung alkohol, jamu atau sejerusnya melalui proses sederhana secara temporer, turun-temurun dengan fermentasi atau destilasi baik dikemas secara sederhana rnaupun berlabel.
14.Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) 1 %> (satu per seratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
15.Minuman Beralkohol Golongan B adalah minurnan beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H)lebih dari 5 o/o (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
16.Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2HSOH)lebih dari 20 °/o (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 °/o(lima puluh lima per seratus).
17.lzin Tempat Penjualan Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan Minuman Beralkoho] di suatu tempat tertentu.
18.Penjualan Minuman Beralkohol adalah Kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
19.Pengedaran adalah penyaluran diperdagangkan/diperjual belikan.

Pasal 2

Tujuan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan kepastian hukum terhadap Produsen, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol, serta terhadap orang yang meminum Minuman Beralkohol
b.memberikan payung hukum kepada aparat penegak hukum terhadap PPNS dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan hukum;
c.melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol; dan
d.menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditim bulkan oleh peminum Minuman Beralkohol. Beralkohol produksi dalam negeri dan/atau impor dalam partai besar sampai dengan partai kecil.
1. 21.Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar sampai dengan partai kecil.
2. 22.Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah hotel, restoran, kafe, bar, klub malam, rumah bernyanyi, dan diskotik untuk langsung diminum di tempat.
3. 23.Agen Penjual Minuman Beralkohol adalah pedagang Minuman Beralkohol yang ditunjuk oleh distributor dan/atau sub distributor untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir secara eceran dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
4. 24.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan dalam mengumpulkan data, barang bukti dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perizinan, pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
5. 25.Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran yang terjadi dan tersangkanya.

Pasal 5

(1)Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C dalam Daerah, wajib memiliki Izin dan/ atau Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
(2)Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol Produksi Tradisional diatas 25 liter, wajib memiliki lzin dan/atau Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
(3)Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ban.ya diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minurnan Beralkohol.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

Minuman Beralkohol yang menjadi pengendalian dan pengawasan, dildasifikasi dalam golongan sebagai berikut:

a.Minuman Beralkohol Golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H50H) lebih dari 1 o/o (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
b.Minurnan Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanoJ (C2H50H) lebih dari 5% (lima perseratus) sarnpai dengan 20% (dua puluh perseratus);
c.Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55°/o(lima puluh lima perseratus); dan
d.Minuman Beralkohol Produksi Tradisional atau sejenisnya.

BAB ILL

JENIS MINUMANBERALKOHOL

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Jenis Minurnan Beralkohol, Tujuan, Perizinan, Pengendalian dan pengawasan, Penyidikan, Sanksi Administrasi, dan sanksi Pidana.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 8

(1)Tempat Penjualan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan tempat yang di ten tukan dalam izin sebagaimana dalam Pasal 6 ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3). PasaJ 7
(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim yang ditunjuk oleh Bupati mengadakan peninjauan langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
(2)Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 6

(1)Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Pemberian lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika tempat Penjualan Minuman Beralkohol berjarak :
1. a.paling dekat 100 [seratus) meter untuk Golongan A;
2. b.paling dekat 120 (seratus dua puluh) meter untuk Golongan B; dan
3. c.paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter untuk Golongan C;
(3)Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tempat ibadah, tempat pendidikan/sekolah dan rumah sak.it serta mendapat persetujuan dari tetangga tempat usaha pemohon.
(4)Tempat/rumah bernyanyi dan/atau karaoke keluarga hanya diberikan Izin untuk menjual Minuman Beralkohol GoJongan A.
(5)Jumlah dan jenis Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang dapat dijual oleh Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkobol ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)lzin bagi Minuman Beralkohol Produksi Tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada produsen atau yang memproduksi Minuman Beralkohol Produksi TradisionaJ. (7} Izin dapat diberikan kepada penjual Jangsung dan/atau agen Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional apabila dijual keluar Daerah.

Pasal 11

( 1) Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

(1)Izin dicabut Bupati karena :
1. a.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melanggar larangan dalam Peraturan Daerah ini;
3. c.bertentangan dengan kepentingan umum; dan
4. d.dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum.
(2)Tata cara pencabutan Izin selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

(1)Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Apabila izin tempat penjualan Minuman Beralkohol dicabut, berakhir dan tidak diperpanjang maka dilarang melakukan penjualan.
(3)Izin yang telah diperoleh dilarang dipindahtangankan tanpa izin tertulis dari Bupati.
(4)Izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin.
(5)lzin berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau tidak dapat diperpanjang kembali oleh karena pertimbangan kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
(2)Jenis Minuman Beralkohol yang diizinkan beredar di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Penyaluran Minuman Beralkohol Produksi Tradisional yang tidak terdaftar berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilarang beredar di Daerah.
(4)Penyaluran Minuman Beralkoho] Tradisional yang tidak terdaftar berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (7) dilarang beredar di luar Daerah.

Pasal 14

{ 1) Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C dalam Daerah yang tidak memiliki izin, akan disita dan dimusnahkan.

(2)Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam Daerah tanpa izin akan disita dan dimusnahkan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…