DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, BAB III SISTEMATIKA, BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI. BAB V KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buton Utara yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; BUPATIBUTON UTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAHTAHUN2025-2045 PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN2025 TENTANG UTARA ITENGGARA UPATIB NSI SUL

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabu paten Bu ton Utara.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA Dengan Persetujuan Bersama Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 4

RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJPD merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 2

Arah Kebijakan pembangunan Daerah Periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045.
11.Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai u pay a yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
12.Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.
13.Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
14.Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025- 2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB II

ARAHKEBIJAKANPEMBANGUNANDAERAH

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

RPJPD Kabupaten Buton Utara berlaku tahun 2025-2045.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

PENGENDALIANDAN EVALUASI

Pasal 5

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program calon Bupati/Wakil Bupati pada saat pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
1. a.Bab I. Pendahuluan;
2. b.Bab II. Gambaran Kondisi Umum Daerah;
3. c.Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.Bab IV. Visi dan Misi Daerah;
5. e.BabV. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
6. f.Bab VI. Penutup. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAHTAHUN 2025-2045: 4/109/2024 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR MUHAMMAD HARDHY MUSLIM Diundangkan di Buranga pada tanggal, G, ·- Of - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, .. - - ~· .. ~~. -··· ~ --- MUHAMMAD RIDW AN ZAKARIAH BUP TI BUTON UTARA, No Ditetapkan di Buranga pada tanggal,. G - I - 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara. I. UMUM ~ Undang-Undang Nomor 25 Tah~n 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Buton Utara disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD Tahun 2025 - 2045 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. RPJPD 2025 - 2045 dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka panjang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang disepakati bersama. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025 - 2045 setiap lima tahun dijabarkan ke dalam RPJMD sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat prioritas visi, misi, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan, pentahapan, dan indikator kinerja. TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 TAHUN2024NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON UTARA \ TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBUTONUTARANOMOR

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014