DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pengedaran Minuman Beralkohol; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Konsumen; 6. Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 8. Minuman Beralkohol Tradisional; 9. Wilayah Pemungutan; 10. Masa Retribusi Saat Retribusi Terutang; 11. Tata Cara Pemungutan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Tata Cara Pengawasan dan Penagihan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
16.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 4); Dengan Persetujuan besama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGEDARAN DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah dalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara .
5.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara.
6.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8.Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, finna, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
9.Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengadung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan lerlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H5OH) 1% s/d 5 %, Golongan B minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H5OH) lebih dari 5 % s/d 20 %, Golongan C minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H5OH) lebih dari 20 % s/d 55 %.
10.Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaluran, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minurnan beralkohol yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana scara temporer, iurun lemurun dengan fermenlasi/destilasi serta dikemas secara sederhana.
12.Tempat Penjualan adalah tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol.
13.Retribusi lzin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempal tertentu.
14.Toko Pengecer adalah Tempat menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
15.Stiker adalah Tanda bukti pembayaran Retribusi sahnya minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda untuk diedarkan.
16.Pengedaran adalah Pengedaran minuman beralkohol yang sudah mempunyai stiker.
17.Konsumen adalah setiap orang yang membeli minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang diizinkan.
18.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus.
19.Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20.Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21.Penjual Langsung Minuman beralkohol adalah Perusahaan yang menjual melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
22.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat lzin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
23.Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini.
24.Penyidikan tindak pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol Golongan B dan C :

a.Untuk diminum langsung hanya dijual di hotel, bar, restoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
b.Penjualan minuman beralkohol secara eceran dijual oleh pengecer di Toko Bebas Bea (TBB), supermarket dan hypermarket dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi lzin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

BAB V

K O N S U M E N

Pasal 5

Setiap orang yang membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol pada tempal penjualan atau disuatu tempat tertentu ditetapkan dengan batasan umur paling kurang 21 (dua puluh satu tahun).

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pemberian izin tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan biaya trasportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
(2)Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada (1) adalah :
1. a.Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dijual di :
  1. 1.Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
  2. 2.Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
2. b.Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada :
  1. 1.Toko Bebas Bea (TBB); dan
  2. 2.Tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
3. c.Selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
4. d.Minuman beralkohol dikelompokan dengan golongan sebagai berikut : 1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus). 2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan 3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
(3)Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 9

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pejabat yang berwenang ;
(2)Tempat penjualan dan pengedaran Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Daerah tempat izin penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981