DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 1. Asas, Tujuan dan Sasaran penanaman modal; 2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal; 3. Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal; 4. Pemberian insentif penanaman modal; 5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; 6. Ketenagakerjaan; 7. Peran serta masyarakat; 8. Sanksi Admisinistratif; dan 9. Penyelesaian sengketa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (6) Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
9.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5.Perangkat Daerah Penanaman Modal adalah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia
7.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
9.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan PMA.
10.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
13.Non perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
14.Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan perizinan dan pemberian fasilitas pelaksanaan penanaman modal.
15.Izin usaha penanaman modal yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegitan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran penanaman modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
16.Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal .
17.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
18.Pemberian Kemudahan adalah fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan peningkatan penanaman dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang sampai tahun 2025 di Kabupaten Buton Utara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1.Asas, Tujuan dan Sasaran penanaman modal;
2.Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal;
3.Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal;
4.Pemberian insentif penanaman modal;
5.Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
6.Ketenagakerjaan;
7.Peran serta masyarakat;
8.Sanksi Admisinistratif; dan
9.Penyelesaian sengketa.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a.Kepastian hukum;
b.Keterbukaan;
c.Akuntabilitas;
d.Perlakuan yang sama;
e.Kebersamaan;
f.Efisiensi berkeadilan;
g.Berkelanjutan;
h.Berwawasan lingkungan; dan
i.Kemandirian; dan
j.keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain:

a.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.Menciptakan lapangan kerja;
c.Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
e.Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
f.Mendorong pengenbangan ekonomi kerakyatan;
g.Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negri maupun dari luar negri; dan
h.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Penanaman Modal adalah :

a.meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam modal; dan
e.meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAHDAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan penanaman modal di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
2. b.menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan penanaman modal daerah; dan
3. c.merumuskan dan menetapkan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Daerah.
(3)Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan arah, strategi dan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
(4)Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
1. a.Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
2. b.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi,
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
5. e.Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1)Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.
(2)Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
1. a.bentuk badan usaha dan bidang usaha dalam penanaman modal;
2. b.kerjasama penanaman modal;
3. c.promosi penanaman modal;
4. d.pelayanan penanaman modal;
5. e.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
6. f.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
7. g.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Pasal 8

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 9

(1)Semua jenis bidang usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup, dan yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Semua jenis bidang usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPM.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…