Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2015
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 57
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Daerah memungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan suatu bangunan. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu. BAB IV KLASIFIKASI BANGUNAN
BAB IV
Klasifikasi bangunan adalah sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan bangunan sosial adalah seluruh bangunan yang berfungsi sosial seperti sekolah, puskesmas, panti jompo dan sejenisnya.
Yang dimaksud dengan bangunan umum adalah :
Yang dimaksud dengan bangunan perniagaan adalah bangunan atau bagian dari bangunan yang mendapat izin dari yang berwajib terdaftar sebagai atau untuk niaga, panti pijat, penginapan, hotel, bar, termasuk warung kopi, pasar makan, ruang jualan, bengkel sepeda/motor, bengkel pelayanan bangunan-bangunan serta depot bensin.
Yang dimaksud dengan bangunan pendidikan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan atau sejenisnya (sekolah-sekolah, gedung-gedung lembaga pendidikan, bengkel latihan/praktek, laboratoriun atau sebagainya).
yang dimaksud dengan bangunan industri adalah bangunan atau bagian dari bangunan dimana barang-barang atau bahan-bahan dibuat selesai, disimpan, dijual belikan tetapi bukan bangunan toko atau gedung yang diharuskan mendapat izin membangun bangunan sebagai industri.
Yang dimaksud bangunan kelembagaan adalah bangunan yang digunakan urusan administrasi perdagangan, tetapi bukan toko, gedung dan pabrik, termasuk kantor, rumah sakit, gedung lembaga permasyarakatan, gedung bank, studio, pemancar dan gedung pasar bursa.
Yang dimaksud dengan rumah sederhana adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal termasuk gedung tetapi bukan flat.
Yang dimaksud dengan rumah permanen adalah bangunan rumah yang bukan merupakan rumah tinggal biasa atau rumah gandeng yang digunakan bagi penghuni lebih dari satu rumah tangga (flat) termasuk gedung pertemuan, lingkungan perumahan dan rumah tumpangan atau sejenisnya.
Yang dimaksud dengan rumah tinggal bergabung adalah bangunan rumah tinggal dan toko kantor dan perumahan gedung, perumahan pabrik dan perumahan yang digunakan bagi penghuni toko.
Gapura/Gerbang;
yang dimaksud dengan bangunan kawasan/khusus adalah bangunan yang dibangun dengan menggunakan suatu area/ kawasan lengkap dengan fasilitas umum lainnya, atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dengan persyaratan-persyaratan khusus misalnya bandara, real estate, perumahan, jalan (termasuk jembatan, saluran, perindustrian). BAB V CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
BAB V
BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB VI
A. KOEFISIEN LUAS BANGUNAN: NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
NO TINGKAT DAN TINGGI BANGUNAN KOEFISIEN
NO GUNA BANGUNAN KOEFISIEN
NO LETAK BANGUNAN KOEFISIEN
NO KONDISI BANGUNAN KOEFISIEN
Retribusi yang telah dibayar ke kas Daerah, tidak dapat ditarik kembali, bila Izin mendirikan bangunan yang bersangkutan dicabut atas permohonan penerima Izin mendirikan bangunan ataupun karena alasan lain. BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)