DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHKABUPATENBUTONUTARA TAHUNANGGARAN2021 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR I/ TAHUN2022 BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA

a.Pendapatan
b.Belanja Surplus/ defisit
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran
3. 3.Pembiayaan netto Rp 689.712.240.284,00 Rp 645.114.917.904.00 Rp 44.597.322.380,00 Rp 22.245.275.963,20 Rp 0,00 Rp 22.245.275.963,20 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dila.mpiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah.

Pasal 1

PERATURANDAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021. Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA Dengan Persetujuan Bersama

6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 3.303.116,20 dengan rincian :

a.anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 22.241.972.847,00
b.realisasi Rp 22.245.275.963,20 selisih lebih/(kurang) Rp 3.303.116,20 0,00Rpselisih lebih/(kurang) 0,00 0,00 sejumlah Rp 0,00 dengan rincian: Rp Rp
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
a.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
b.realisasi
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
a.anggaran penerimaan pembiayaan setelah peru bahan
b.realisasi sejurnlah Rp 3.303.116,20 dengan rincian : Rp 22.241.972.847,00 Rp 22.245.275.963,20 Rp 3.303.116,20selisih lebih / (kurang)
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
a.surplus/defisit setelah perubahan
b.realisasi sejurnlah Rp. 22.355.349.533,00 dengan rincian : (Rp 22.241.972.847,00) Rp 44.597.322.380,00 Rp 22.355.349.533,00selisih lebih/(kurang)
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejurnlah Rp 40.869.689.127,00 dengan rincian:
a.anggaran belanja setelah perubahan Rp 685.984.607.031,00
b.realisasi Rp 645.114.917.904,00 selisih lebih/(kurang) Rp 40.869.689.127,00 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
1. 1.Selisih anggaran dengan reaJisasi pendapatan sejurnlah Rp 25.969.606.100,00 dengan rincian:
a.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 663.742.634.184,00
b.realisasi Rp 689.712.240.284,00 selisih lebih/(kurang) Rp 25.969.606.100,00 PasaJ 3 Neraca se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) h uruf e per 31 Desernber 2021, sebagai beriku t
a.jumlah asset Rp l .529.160.542.746,42
b.jurnlah kewajiban Rp 3.082.833.982,05
c.jumlah ekuitas dana Rp l.526.077.708.764,37

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 1.447.024.768.643,10
b.surplus/defisit Rp 77.524.985.371,29
c.dampak kumulatif peubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp 1.527.954.749,98
d.ekuitas akhir Rp l.526.077.708.764,37

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

a.pendapatan Rp 621.568.435.395,60
b.beban Rp 543.951.100.562,33 surplus/defisit Rp 77.617.334.833,27

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 22.241.972.847,22
b.penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 22.245.275.963,20
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 66.842.598.343,20
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 3.303.115,98
e.saldo anggaran lebih akhir Rp 66.842.598.343,20

Pasal 4

Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian LRAmenurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan ketepaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan peru bahan SALanggaran lebih Neraca Laporan operasional Laporan arus kas Laporan peru bahan ekuitas Catatan atas laporan keuangan

b.Lampiran ll
c.Lampiran III d.LampiranIV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII Lampiran r. 4
a.Lampiran I Lampiran I. 1 Lampiran I.2 Lampiran I. 3 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 9

Rp 22.322.695.043,27 Rp 177.582.326.643,00 (Rp 132.985.004.263,00) Rp 0,00 Rp 3.303.115,98 Rp 66.923.320.539,25 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :,

a.saldo kas awal per 1 Januari 2021
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2021

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

1.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi Aset lainnya; J. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

k.Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
l.Lampiran XVIII:Daftar kewajiban jangka panjang;
m.Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
n.Lampiran XX : Laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha MilikDaerah atau perusahaan daerah; dan
o.Lampiran XX1 : lkhtisar laporan keuangan desa. Lampiran laporan keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
a.Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
c.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
d.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
e.Lampiran X1 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
f.Lampiran XIl : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
g.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap;
h.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022