DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna tertibnya pemasangan Reklame dan atau sejenisnya dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara, perlu ditata dan diatur sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Pajak Reklame; Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
5.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara.
6.Pejabat lain yang ditunjuk selanjutnya disingkat Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7.Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame ;
8.Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menyajikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh pemerintah ;
9.Penanggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
10.Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya ;
11.Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
12.Nilai Jual Obyek Reklame adalah keseluruhan Pembayaran/Pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame dimaksud dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos berkaitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan terpasang di tempat yang telah dizinkan ;
13.Nilai Strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria pendataan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
14.Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
15.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah;
16.Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SURAT PAJAK

Pasal 2

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaran Reklame;
(2)Obyek Pajak adalah semua penyelenggara reklame;
(3)Penyelenggaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.Reklame Papan/Bilboard/Megatron/Videotron dan sejenisnya;
2. b.Reklame Kain;
3. c.Reklame Melekat (Stiker);
4. d.Reklame Selebaran;
5. e.Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
6. f.Reklame Udara;
7. g.Reklame Suara;
8. h.Reklame Film/Slide;
9. i.Reklame Peragaan;
10. j.Reklame Apung;

Pasal 3

Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame dalam Peraturan daerah ini adalah:

a.Penyelenggaraan Reklame melalui internet,televisi, radio, warta harian, warta mingguan,warta bulanan, dan Sejenisnya;
b.Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c.Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi;
d.Reklame diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
e.Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

(1)Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
(2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut;
(4)Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame;
(2)Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan iklan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
(3)Dalam hal reklame di selenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
(4)Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
(5)Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Besarnya Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1)Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Buton Utara;
(2)Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5).

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

(1)Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(3)SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak.
(4)Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
(5)Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna tertibnya pemasangan Reklame dan atau sejenisnya dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara, perlu ditata dan diatur sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
5.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara.
6.Pejabat lain yang ditunjuk selanjutnya disingkat Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7.Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame ;
8.Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menyajikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh pemerintah ;
9.Penanggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
10.Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya ;
11.Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
12.Nilai Jual Obyek Reklame adalah keseluruhan Pembayaran/Pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame dimaksud dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos berkaitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan terpasang di tempat yang telah dizinkan ;
13.Nilai Strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria pendataan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
14.Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
15.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah;
16.Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SURAT PAJAK

Pasal 2

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaran Reklame;
(2)Obyek Pajak adalah semua penyelenggara reklame;
(3)Penyelenggaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.Reklame Papan/Bilboard/Megatron/Videotron dan sejenisnya;
2. b.Reklame Kain;
3. c.Reklame Melekat (Stiker);
4. d.Reklame Selebaran;
5. e.Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
6. f.Reklame Udara;
7. g.Reklame Suara;
8. h.Reklame Film/Slide;
9. i.Reklame Peragaan;
10. j.Reklame Apung;

Pasal 3

Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame dalam Peraturan daerah ini adalah:

a.Penyelenggaraan Reklame melalui internet,televisi, radio, warta harian, warta mingguan,warta bulanan, dan Sejenisnya;
b.Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c.Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi;
d.Reklame diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
e.Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

(1)Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
(2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut;
(4)Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame;
(2)Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan iklan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
(3)Dalam hal reklame di selenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
(4)Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
(5)Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Besarnya Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1)Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Buton Utara;
(2)Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5).

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

(1)Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(3)SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak.
(4)Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
(5)Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.