DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PEMBINAAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pegesahan Konvensi Mengenai Pengahapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
4.Undang-Undang Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang –undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2013-2018;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3.Bupati adalah bupati buton utara.
4.Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6.Pengarusutamaan gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah stategis yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencaaan, penyusunan, pelaksanan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagaimana manusia, agar mampu berperan dan berpartisioasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahnan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10.Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang timpang, yang didalam pelaksanaanya memperhatikan factor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
11.Perencanaan Bersperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
12.Anggaran Berperspektif Gender (gender budget) adalah pengunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13.Focal point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarustamaan gender dari berbagai – instansi atau lembaga didaerah.
14.Kelompok kerja pengarustamaan Gender yang selanjutnya di sebut pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan:

a.Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.Keadilan;
c.Partisipasi;
d.Kesetaraan; dan
e.Non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di Daerah di maksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dan semua elemen pelaku pembangunan dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan PUG di Daerah adalah sebagai berikut;

a.Memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dalam permasalahan gender;
c.Mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insane dan sumber daya pembangunan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

a.perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
b.pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
c.oemberdayaan, Perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak Perlindungan anak.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan Pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 7

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.penetapan pelaksanaan PUG di kabupaten buton utara
b.koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala kabupaten
c.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten
d.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender skala kabupaten
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
f.pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG(analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala kabupaten
g.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik skala kabupaten: dan
h.fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala kabupaten.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
(2)penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berprespektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat mengunakan metode alur kerja analisis gender (gender analisys pathway).
(2)Analisis gender terhadap rencana kerja SKPD dilakukan oleh masing- masing SKPD yang bersangkutam
(3)pelaksanaan analisis gender terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana pembanguan jangka menengah daerah (RPJMD) dan renstra SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga dan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…