DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Perda ini meliputi: a. tata cara penyusunan propemperda; b. penjelasan atau keterangan/naskah akademik; c. pembahasan dan penetapan; d. rancangan perda di luar propemperda; e. pendanaan;dan f. penyebarluasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah: BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR llf TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH UPATI BUTON UTARA PROV1 SI SULAWESI TENOGARA Mengingat Menimbang ..

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersarna Kepala Daerah.
6.Pengelolaan Propemperda adalab proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Propemperda.
7.Bagian Hukum adalab Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
8.Sadan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalab alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9.Peraturan perundang-undangan adalab peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum clan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
10.Naskah Akademik adalab naskab basil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh carnal. Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON UTARA clan BUPATI BUTON UTARA Dengan Persetujuan Bersama MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Pasal 5

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan pada kriteria:

a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.rencana pembangunan Daerah;
c.penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
d.aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 4

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Pemerintah Oaerah dan DPRD secara terencana, terpadu, dan sistematis.

BAB ID

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 3

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

a.tata cara penyusunan propemperda;
b.penjelasan atau keterangan/naskah akademik;
c.pembahasan dan penetapan;
d.rancangan perda di luar propemperda;
e.pendanaan;dan
f.penyebarluasan.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pembentukan Perda ini adalah:

a.sebagai pemandu arah (guideline) bagi pemerintah daerah dan dprd dalam menyusun propemperda;
b.membentuk perda yang berkualitas, menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional;
c.membentuk perda yang sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
e.untuk menentukan parameter ska.la prioritas penyusunan perda.
1. 12.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
2. 13.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wiJayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati da1am sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. 14.Daerah adalah Kabupaten Bu ton Utara.
4. 15.Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.

Pasal 11

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

Pasal 10

(1)Bagian Hukum menyusun skala prioritas draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
(2)Hasil penyusunan skala prioritas draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:

Pasal 9

( 1) Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.

(2)Bagian Hukum dalam melakukan pengharrnonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengilrutsertakan Instansi Vertikal terkait.
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.Instansi vertikal terkait sesuai:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.
(4)Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian Hukum menjadi draft usulan Propemperda Pemerintah Daerab.

Pasal 8

( 1) Sekretaris Daerah menyusun usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

(2)Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 7

( 1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas. {2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat [I], ditetapkan berdasarkan Analisis Kebutuhan Perda (AKP).

Pasal 6

(1)Propemperda ditetapkan untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…