DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JWAB PENYELENGGARA BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK BAB V PARTISIPASI ANAK BAB VII KOTA LAYAK ANAK BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4674, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandang, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11.Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua yang ditunjuk untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
12.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
13.Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, politik, termasuk didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
14.Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak ke dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
15.Penelantaran anak adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
16.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
17.Pengurangan resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran.
18.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak, yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran,
19.Lingkungan pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan diluar orang tua, terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
20.Sistem informasi data anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak, yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
21.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
22.Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 2

(1)Setiap anak berhak atas jaminan perlindungan dan pemenuhan hak dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpasrtisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anak berhak:
1. a.Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
2. b.Untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
3. c.Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
4. d.Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan soaial;
5. e.Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
6. f.Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
7. g.Beristrahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi untuk pengembangan diri;
8. h.Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kegiatan bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
9. i.Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi, dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada tumbuh kembang anak; dan
10. j.Memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Setiap anak wajib:

a.menghormati orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JWAB PENYELENGGARA

Pasal 4

Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah. Dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak.

Pasal 5

(1)Orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. a.Merawat, mengasuh dan melindungi anak;
2. b.Mendidik anak dalam hal:
  1. 1.Menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini;
  2. 2.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. 3.Menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
  4. 4.Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
  5. 5.Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
  6. 6.Melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
  7. 7.Membuat anak berprestasi.
3. c.Menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak;
4. d.Menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
5. e.Mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
6. f.Mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak.
(2)Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
(2)Menjamin adanya pemenuhan hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.
(3)Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan atau perubahan kebijakan tentang Perlindungan anak;
2. b.Mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
3. c.Memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
4. d.Membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
5. e.Pendirian dan pengelolaan lembaga Perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:

a.Membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal pemenuhan hak terhadap anak;
b.Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan anak;
c.Menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d.Mengawasi penyelenggaraan Perlindungan anak; dan
e.Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 8

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab:

a.Memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan anak;
b.Menyediakan sarana dan prasarana untuk Meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan
c.Bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 9

Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

a.pencegahan;
b.pengurangan resiko;
c.penanganan; dan
d.sistem informasi data anak.

Pasal 10

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a), meliputi ;

a.merumuskan kebijakan, Program, dan mekanisme tentang :
1. 1.pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
2. 2.penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
3. 3.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak, meliputi : 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; 2) kelangsungan pelayanan kesehatan; 3) layanan sosial dan psikologis; 4) akta kelahiran; 5) layanan bantuan hukum.
4. 4.penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi : 1) konseling; 2) pendidikan pengasuhan anak; 3) mediasi keluarga; dan 4) dukungan ekonomi.
5. 5.upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
b.meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai :
1. 1.hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
2. 2.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
3. 3.meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;
4. 4.tenaga penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf c, meliputi :
5. 5.tenaga penyedia pelayanan kesehatan;
6. 6.tenaga penyedia pelayanan pendidikan;
7. 7.tenaga penyedia pelayanan sosial dan psikologis;
8. 8.tenaga penyedia pelayanan pengasuhan;
9. 9.tenaga penyedia pelayanan bantuan hukum; dan
10. 10.tenaga penyedia pelayanan administrasi kependudukan.
c.meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…