DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENATAAN PASAR TRADISIONAL BAB IV PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN STANDARISASI PASAR BAB V REVITALISASI PASAR TRADISIONAL BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PASAR TRADISIONAL BAB VII KETENTUAN JAM OPERASIONAL PASAR BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu ditata dan diberdayakan sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dalam upaya melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern maka diperlukan adanya pemberdayaan pasar tradisional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
6.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7.Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawarmenawar.
8.Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
9.Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya.
10.Pasar Kawasan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari pasar lingkungan yang ada disekitarnya.
11.Pasar Desa adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu Desa yang ada di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
12.Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
13.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14.Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
15.Los adalah bagian dari bangunan pasar, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
16.Tempat Berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain kios dan los.
17.Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar rakyat.
18.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
19.Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
20.Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
21.Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
22.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar rakyat yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
23.Pemanfaatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar rakyat oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk kerjasama.
24.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
25.Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha adalah surat bukti untuk menempati tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi pasar rakyat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Tradisional, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.manfaat;
b.adil dan merata;
c.kejujuran;
d.kemitraan;
e.persaingan sehat;
f.kelestarian lingkungan; dan
g.memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Pasar Tradisional, meliputi:

a.mewujudkan keberadaan Pasar Tradisional yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
b.menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
c.meningkatkan peran Pasar Tradisional sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
d.memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB III

PENATAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.
(2)Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang berbadan hukum.
(3)Pengelolaan Pasar Tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

Pasal 5

Jenis Pasar Tradisional di daerah dibedakan menjadi:

a.pasar umum, yang terdiri dari:
1. 1.Pasar Induk;
2. 2.Pasar Kawasan; dan
3. 3.Pasar Desa.
b.Pasar Khusus.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menentukan lokasi pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
b.potensi ekonomi daerah setempat;
c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
d.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
e.perkembangan pemukiman baru; dan/atau
f.pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Penentuan lokasi Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Buton Utara termasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Pasar Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dapat berdiri pada lokasi dengan:
1. a.lebar jalan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) meter; dan
2. b.luas lahan sekurang-kurangnya 22000 (dua puluh dua ribu) meter persegi.
(3)Pasar Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dapat berdiri pada lokasi dengan:
1. a.lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter; dan
2. b.luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.
(4)Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 dapat berdiri pada lokasi dengan:
1. a.lebar jalan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter; dan
2. b.luas lahan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter persegi.
(5)Pasar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berdiri pada lokasi dengan:
1. a.lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter;
2. b.luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.

Pasal 8

(1)Setiap kegiatan usaha Pengelolaan Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2R dari Bupati.
(2)Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Permohonan IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.memenuhi persyaratan sesuai jenis Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
3. c.fotocopy izin prinsip dari Bupati;
4. d.fotocopy izin gangguan;
5. e.fotocopy izin mendirikan bangunan;
6. f.fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum; dan
7. g.Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
(4)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berisi:
1. a.dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Tradisional;
2. b.cakupan konsumen yang terlayani oleh Pasar Tradisional;
3. c.rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal di wilayah setempat;
4. d.rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di Pasar Tradisional;
(5)Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
(6)Kewenangan Bupati dalam menerbitkan IUP2R dan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf c dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha Pasar Tradisional pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN STANDARISASI PASAR

Pasal 10

(1)Perencanaan pasar rakyat meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penentuan lokasi;
2. b.penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
3. c.sarana pendukung.
(3)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(4)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…