DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Perda ini meliputi: a. ketentuan umum; b. perencanaan; c. pengembangan; d. pemanfaatan; e. pembinaan; f. pengendalian; g. pengawasan; h. sistem informasi; i. perlindungan dan pemberdayaan petani; j. pendanaan; k. peran serta masyarakat; l. penyidikan; m. ketentuan pidana; n. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian;
b.bahwa untuk mengendalikan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan yang mengakibatkan terganggunya dalam mewujudkan kernandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta dan dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional, perlu upaya untuk menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERLINDUNGANLAHANPERTANlANPANGANBERKELANJUTAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMOR lb TAHUN2022 BUPATI BUTON UTA.RA PROVINSISULAWES!TENGGARA sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang melipu ti tanah beserta segenap factor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6.Laban Pertanian Pangan adalah bi dang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, petemakan, perikanan, dan perkebunan.
7.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikem bangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan baik nabat maupun hewani bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
8.Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9.Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah system dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahanpertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Pasal 1

BAB J KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIANPANGANBERKELANJUTAN. Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); MEMUTUSKAN:
10.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan / atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
11.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
12.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
13.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara rnandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
14.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
15.Intensifikasi Laban Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalamjumlah dan waktu yang tepat.
16.Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan. 1 7. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasihorizontal) dan penganekaragaman manusia hal dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasivertikal).
18.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah peru bah an fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20.Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
21.Laban Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menetapkan rencana Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)Dasar perencanaan Perlind ungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan nasional;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah petani.
(3)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(4)Perencanaan Perlindungan Laban Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian beririgasi dan kawasan pertanian tidak beririgasi.
(5)Perencanaan Perlindungan Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.tanah terlantar; dan
2. b.lahan marginal.
(6)Perencanaan kebu tuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didasarkan atas kriteria:
1. a.kesesuaian lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan lahan;
4. d.potensi teknis lahan; dan/ atau
5. e.luasan kesatuan hamparan lahan.
(7)Rencana Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tabun; dan
3. c.rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun. Umum urusan Program Pangan Daerah bidang
(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang pertanian mengusulkan Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan kepada Bupati melalui Perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah.
(2)Usulan Program Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
(3)Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
1. a.lokasi dan jumlah 1uas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN Bagi.an Kesatu

Pasal 4

Bagian Ketiga Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 3

( 1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian menyusun perencanaan Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait; dan
3. c.menampung aspirasi masyarakat
(3)Penyusunan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan/ a tau ekonomi petani;
2. b.kesediaan petani untuk menjadikan lahan pertaniannya sebagai Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
(4)Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Perangkat Daerah dibantu oleh tim yang paling sedikit beranggotakan:
1. a.unsur pemerintah daerah;
2. b.unsur akademisi;
3. c.organisasi petani; dan/ atau
4. d.lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:

a.peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b.peningkatan kualitas pakan temak dan/ atau ikan melalui: 1) penggantian hijauan pakan temak; 2) pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan petemakan; dan 3) meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian;

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi Lahan Pertanian Pangan.
(2)Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.intensifikasi lahan pertanian pangan;
2. b.ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
3. c.diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 5

(1)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 1.128 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
(2)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per kecamatan sebagai berikut:
1. a.Kecamatan Bonegunu seluas 431,69 hektar;
2. b.Kecamatan Kambowa seluas 242,45 hektar;
3. c.Kecamatan Kulisusu Barat seluas 365,52 hektar; dan
4. d.Kecamatan Kulisusu seluas 88,33 hektar
(3)Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 2007 hektar.
(4)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Peta sebaran luas kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB ILL

PENETAPAN

Pasal 11

(1)Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan memelihara saluran irigasi.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat menambahkan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penambahan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berada pada luasan kesatuan harnparan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.tidak sedang dalam sengketa hukum;
3. c.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk peruntukan pertanian pangan; dan/ atau
4. d.didukung infrastruktur dasar.

Pasal 9

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara:

a.pola tanam;
b.tumpang sari; dan/ a tau
c.sistem pertanian terpadu.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…