DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab L Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintali Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 ^ Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik ^ Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan f Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15.Peraturan I^esiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat , hak asal usul , dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia;
2.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggram Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabu paten /Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelak;sanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan , dan peberdayaan masyarakat;
3.Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4.Anggaran Pendapatan dan Belnja Negara. yang selanjutnya disingkan APBN adalah rencana keuangari tahunan pemerintahan nergara yang disetujui oleh Dewan PerwaMlan Rakyat;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ral^at Daerah , dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Anggran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7.Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral;
8.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan;
9.Rekening Kas Umum Propinsi yang selanjutnya disingkat RKUP adalah rekening tempat penyimpanan uang provinsi yang ditentukan oleh Gubemur untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran provinsi pada Bank yang ditentukan;
10.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan ; 11.Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunan anaggaraan Kementrian Negara/ Lembaga;
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selajutnya disingka KPA, adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementrian Negara / Lembaga yang Bersangkutan;
13.Pagu Dana Desa adalah anggaran dana desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
14.Surat Permintaan Pembayaran yang selajutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/ PPK atau berisi permintaan pembayaran tagihan Kepada Negara; ^
15.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah ^ dokumen yang diterbitkan oleh PA/ KPA atau Pejabat lain yang ditunjuk / mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB II

TRANSFER KE DESA

Pasal 2

(1)Transfer ke Desa terdiri atas Jenis :
1. a.Dana Desa;
2. b.Alokasi Dana Desa (ADD);
3. c.Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi ;
4. d.Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.
(2)Penyaluran Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara memindahbukukan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 3

(1)Penyaluran Transfer Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat 1 huruf a dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran beijalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
2. b.Tahap II, pada bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
3. c.Tahap III, pada bulan oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)Penysiluran Tahap I Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan bersangkutan setelah Bupati menyampaikan ;
1. a.Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat bulan maret, dan
2. b.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
(3)Dsdam hal Peraturan Daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyeluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan bupati mengenai APBD.
(4)Bupati menyampaikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan maret

Pasal 4

(1)Penyaluran Transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari keija setelah diterima di RKUD.
(2)Penyaluran Transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilakukan « setelah Kepala Desa menyampaikan : ^
1. a.Peraturan Desa mengenai APB Desa, dan
2. b.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
(3)Dalam hal Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
(4)Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan maret

Pasal 5

(1)Penyeluran Transfer Dana Desa Tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap sebelumnya;
(2)Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Buton Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Pasal 6

(1)Penyaluran Transfer Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara memindahbukukan dari RKUD ke RKD.
(2)Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahap pada tahun anggaran beijalan dengan ketentuan sebagai berikut;
1. a.Tahap I, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. b.Tahap II, sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
3. c.Tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
4. d.Tahap IV, sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(3)Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
1. a.Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat bulan maret tahun beijalan, dan
2. b.Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun sebelumnya.
(4)Penyeluran Alokasi Dana Desa Tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Tahap sebelumnya yang dilengkapi dengan bukti - bukti transaksi yang cukup dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dalam hal Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum ditetapkan, penyeluran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Kepala Desa mengenai APBDesa;
(6)Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat minggu keempat bulan maret tahun beijalan. I

Pasal 7

(1)Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi adalah Bantuan Program Desentralisasi Fiskal Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
(2)Penyaluran Transfer bantuan keuangan (Block Grant) sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUP ke RKUD selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke RKD;

Pasal 8

(1)Penyaluran Transfer Bantuan Keuangan dari RKUD ke RKD dilakuak 1 (satu) tahap ;
(2)Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dana masuk ke RKUD dan kepala Desa telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti belanja yang cukup dan sah sesuai ketentuan perundag-undangan yang berlaku dari penggunaan Block Grant tahun sebelumnya .

Pasal 9

(1)Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf d adalah bantuan yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Buton Utara;
(2)Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Honor yang diperuntukan khusus bagi pengurus Masjid dan Guru ngaji pada masing-masing Desa;
(3)Bes^an honor sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dari masing- masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Penyaluran Transfer Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dilakukan dengan cara memindahbukukan dari RKUD ke RKD;
(2)Penyaluran Transfer Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahap pada tahun anggaran beijalan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Tahap I, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. b.Tahap II, sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
3. c.Tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
4. d.Tahap TV, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
(3)Penyaluran Transfer Bantuan Keuangan dari RKUD ke RKD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Tahap IV tahun sebelumnya.
(4)Penyeluran Transfer Bantuan Keuangan tahap berikutnya dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Tahap sebelumnya.

BAB III

PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA UMUM DAERAH TRANSFER KE DESA

Pasal 11

(1)Dalam rangka pelaksanaan penyaluran transfer ke Desa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai PA pengelolaan transfer ke Desa;
(2)Tugas dan fungsi PA transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…