DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV ASAS BAB V KEWENANGAN BAB VI PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN BAB VII KERJASAMA BAB VIII KELEMBAGAAN BAB IX PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BAB X SARANA DAN PRASARANA BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV PEMBIAYAAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberlanjutan dalam perwujudan Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
8.Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam daerah, maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
10.Cadangan Pangan Daerah merupakan persediaan pangan di daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
11.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
12.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
13.Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14.Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
15.Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
16.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
18.Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
19.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
21.Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif.
22.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
23.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
24.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial d i masyarakat.
25.Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
2. b.menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
3. c.mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
4. d.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
5. e.melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah; dan
6. f.meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.asas;
b.kewenangan;
c.penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri atas:
1. 1.perencanaan;
2. 2.ketersediaan pangan meliputi: a) produksi pangan; b) cadangan pangan Daerah; c) kesiapsiagaan krisis pangan; d) penanggulangan krisis pangan; dan e) penganekaragaman pangan.
3. 3.keterjangkauan pangan: a) distribusi pangan; b) pemasaran pangan; c) harga minimum pangan lokal; d) bantuan pangan;
4. 4.konsumsi pangan dan gizi: a) penganekaragaman konsumsi pangan; b) perbaikan Gizi;
d.kerjasama;
e.kelembagaan;
f.pengembangan sumberdaya manusia;
g.infrastruktur, sarana dan prasarana;
h.sistem informasi pangan dan gizi;
i.peran serta masyarakat;
j.pembinaan dan pengawasan; dan
k.pembiayaan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah berasaskan:

a.kemandirian, yang mengandung pengertian bahwa dasar pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri;
b.partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani dan dunia usaha;
c.manfaat, yang mengandung pengertian bahwa Ketahanan Pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah;
d.berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan;
e.pemerataan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat;
f.keadilan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali;

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan:
1. a.penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
2. b.pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
3. c.penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
4. d.pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
2. b.penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
3. c.penanganan kerawanan pangan Daerah;
4. d.pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Daerah dalam penanganan kerawanan pangan Daerah; dan
5. e.pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
(2)Perencanaan Ketahanan Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan Pangan.
(3)Perencanaan Pangan harus memperhatikan:
1. a.pertumbuhan dan sebaran penduduk;
2. b.kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
3. c.daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
4. d.pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
5. e.kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
6. f.potensi Pangan dan budaya lokal;
7. g.rencana tata ruang wilayah;
8. h.rencana pangan nasional dan provinsi; dan
9. i.rencana pembangunan nasional dan daerah.
(4)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(5)Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
(2)Rencana pangan dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan Daerah.
(3)Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
(2)Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi pangan di Daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan.
(3)Penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam Daerah.
(4)Cadangan pangan Daerah dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
(5)Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam Daerah dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi.
(6)Pemasukan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
(2)Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
1. a.meningkatkan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana pangan, kelembagaan pangan dan akses permodalan;
2. b.menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. c.melestarikan sumber daya air;
4. d.melaksanakan pengendalian terhadap ancaman produksi pangan; dan
5. e.mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi pangan dan cadangan pangan.
(3)Peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
(4)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Cadangan Pangan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…