DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Perda ini meliputi: a. ketentuan umum; b. tugas dan wewenang; c. hak. kewajiban, dan larangan; d. jenis sampah dan teknis pengelolaan; e. cara pembuangan sampah; f. penyuluhan kebersihan; g. perizinan; h. pendanaan; i. bank sampah; j. kerjasama dan kemitraan; k. peran serta masyarakat; l. pembinaan dan pengawasan; m. sanksi administrasi; n. penyidikan; o. ketentuan pidana; p. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Sampah dengan segenap perrnasalahan yang dihadapi tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan daerah, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi Sampah;
b.bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah, diperlukan pengelolaan Sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya un tuk menjadikan Sampah sebagai sumber daya;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan Sampah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN DAERAHKABUPATEN BUTONUTARA NOMOR If TAHUN2022 TENTANG PENGELOLAANSAMPAH BUPATI BUTON UTARA. PROVINSISULAWESITENGGAP~ Mengingat Menimbang

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.Menetapkan Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan Urusan Pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Togas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesa tu an Repu blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
8.Penghasil Sampah adalahsetiap orang dan/ a tau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampab.
9.Pengelolaan Sarnpah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan Sampah.
10.Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggungjawab dan melaksanakan pengelolaan yaitu pemerintah daerah, pihak swasta/pelakuusaha. yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengelolaan Sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan Sampah.
11.Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari bendamati.
12.Sampah Organik adalah Sampah yang berasal dari benda hid up.
13.Sampah domestik adalah Sampah yang dihasilkan dari kegiatan domestik.
14.Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
15.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ a tau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16.Sampah lndustri adalah Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri.
17.Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
18.Ramah Lingkungan adalah berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracunatau berbahaya bagi lingkungan.
19.Bahan Ramah Lingkungan adalah bahan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali dapat di uraikan secara biologis ataudapat dibuat kompos, dapat di daur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
20.Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan Sampah.
21.Bak -Sampah adalah tempat untuk menampung Sampah yang disediakan untuk menampung Sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan pu blik.
22.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan Sampah dari setiap persil dan memindahkan ke Tempat Penampungan Sementara.
23.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan Sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir.
24.Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam Sampah anorganik.
25.Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang Sampah organic melalui proses pembusukan.
26.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ketempat pendaurulang, pengolahandan/ atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
27.TempatPengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
28.Tempat Pengolahan Sampah Mengurangi (Reduce), Penggunaan Ulang (Reuse) dan Daur Ulang (Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah system pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.
29.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengisolasi Sampah yang memenuhi standar teknis dan oprasional sehingga aman bagi lingkungan yang dilengkapi Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
30.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Sadan Usaha MilikDaerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan. Organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

( 1) Togas Pemerintah Daerah meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
b.mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
c.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
d.melaksanakan, memfasilitasi, dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sarnpah;
e.memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengolahan sampah;
f.mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
g.memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
h.mengoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

(2)Tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasana beru pa:
1. a.Tempat pembuangan sampah sementara;
2. b.Tempat pembuangan sampah akhir;
3. c.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; dan
4. d.Tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan dijalan umum yang dipandang perlu. BAB 11 TUGAS DANWEWENANG
  1. 31.Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
  2. 32.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau Sadan Hukum.
  3. 33.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hokum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hokum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
  4. 34.SOP adalah Standar Oprerasi Prosedur sebagai petunjuk teknis parlaksanaan dilapangan.
  5. 35.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Vndang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
  6. 36.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

Pasal 5

(1)Setiap orang dalam pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Sampah;
3. c.memperoleh inforrnasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah;
4. d.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

BAB III HAK, KEWAJIBANDANLARANGAN Bagian Kesatu Hak

BAB III

HAK, KEWAJIBANDANLARANGAN

Pasal 3

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah rnempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan Sampah skala Kabupaten sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Sarnpah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPS3R, TPST, dan/atau TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam (6) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemprosesan akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
(3)Ketentuan mengenai penyelenggaraan penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap pemilik lahan yang belum dibangun atau belum dimanfaatk:an wajib menjaga kebersihan dan memasang pagar agar tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan Sampah.

Pasal 10

( 1) Setiap orang atau Sadan yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggun jawab penyelenggara wajib menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan Sampah yang berasal dari pengunjung keramaian terse but.

(2)Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani kebersihan atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

( 1) Setiap Badan atau orang yang menguasai atau mengelola suatu kawasan perusahaan, perkantoran, pertokoan, pasar dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.

(2)Sadan atau orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat penampungan Sampah.

Pasal 8

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat penampungan Sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 7

( 1) Setiap pemilik atau pengelola industri atau pabrik wajib menyediakan tempat penampungan Sampah.

(2)Tempat penampungan Sampah yang mengandung bahan beracun dan/atau berbahaya sebelum dibuang ke tempat pembuangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…