DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan, meliputi: a. kebijakan pembangunan DPK; b. kebijakan pembangunan Industri Pariwisata; c. kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan d. kebijakan pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTONUTARA dan BUPATIBUTON UTARA

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. 4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RencanaInduk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang RENCANAINDUK PEMBANGUNANKEPARIWISATAANKABUPATEN PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON UTARA NOMOR lB TAHUN 2022 TENTANG BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULA\VESITENGGARA Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
4. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
5. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. 3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
7. 4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Buton Utara.
8. 5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang a tau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
9. 6.Wisatawanadalah orang yang melakukan wisata.
10. 7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
11. 8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
12. 9.Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan Daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail. l O. Destinasi Pariwisata adalah Kawasan geografisyang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang sating terkait dan melengkapiterwujudnya kepariwisataan.
13. 11.lndustri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. 12.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. 13.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. 14.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memilikikeunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan basil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. 15.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Buton Utara yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan/ desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata skala kabupaten, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

Pasal 1

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi:
1. a.Destinasi Pariwisata;
2. b.Industri Pariwisata;
3. c.Pemasaran Pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Konsep pembangunan kepariwisataan kabupaten mengacu pada integrasi pariwisata alam, budaya dan buatan secara harmonis berbasis potensi dan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

16.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Euton Utara yang mempunyai pengaruh penting da1am satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17.Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan Kawasan tersebut.
18.Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan basil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten Buton Utara.
19.Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah basil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk KPPK dan KSPK.
20.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
22.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
23.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
24.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hid up, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
25.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pasal 5

(1)Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a, adalah:
1. a.menetapkan perwilayahan DPK, KPPKdan KSPK;
2. b.menetapkan DPK, KPPK dan KSPK yang terintegrasi dengan seluruh pembangunan daerah;
3. c.membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan serta potensi keberagaman suku, agarna, dan budaya masyarakat sebagai DTWKunggulan daerah;
4. d.meningkatkan keterpaduan dan pelayanan aksesibiltas yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan, serta menjangkau DTWK unggulan maupun DTWK pendukung di daerah;
5. e.membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berciri khas lokal dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan;
6. f.membangun dan mengembangkan prasarana umum dan fasilitas umum penunjang pariwisata, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah daerah;
7. g.meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek;dan
8. h.menyiapkan regulasi investasi dan sistem perizinan terpadu untuk menarik minat investor dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 4

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan, meliputi:

a.kebijakan pembangunan DPK;
b.kebijakan pembangunan Industri Pariwisata;
c.kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
d.kebijakan pembangunan Kelembagaan Pariwisata;
a.pedoman bagi pembangunan DPK, KPPK, KSPK, DTWK, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
b.pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan DPK, KPPK, KSPK, DTWK serta sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
c.penjabaran pola dasar pembangunan Daerah sektor pariwisata; dan
d.penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang.

(3)Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparkab Buton Utara.
(4)Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kewenangannya masing-masing.
(5)Ripparkab merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Daerah dan penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
(6)Evaluasi pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 5 (lima)tahun sejak ditetapkan.

BAB ILL

KEBIJAKANDANSTRATEGIPEMBANGUNANKEPARIWISATAAN Pasal 3 Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (4) mempunyai fungsi:

Pasal 8

(1)Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
1. a.menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK, KSPK, KPPKdan DTWK;

Pasal 7

Strategi pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a.membangun dan mengembangkan DPK pada Kawasan Kecamatan Kulisusu sebagai destinasi wisata primer;
b.membangun dan mengembangkan DPK pada Kawasan Kecamatan Kulisusu Utara, Kecamatan Wakorumba Utara, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Bonegunu, serta Kecamatan Kambowa sebagai destinasi wisata sekunder;
c.menetapkan perencanaan perwilayahan DPK; dan
d.perencanaan pembangunan DPK.

Pasal 6

Strategi pembangunan kepariwisataan, meliputi:

a.strategi pembangunan DPK;
b.strategi pembangunan lndustri Pariwisata;
c.strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
d.strategi pembangunan Kelembagaan Pariwisata;

(2)Kebijakan pembangunan lndustri Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf b, adalah:
1. a.mem bangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha, penguatan jejaring dan kemitraan;
2. b.membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata daerah melalui sertifikasi dan pemenuhan standar;
3. c.membangun dan mengembangkan struktur industri pariw.isata yang berpihak pada industri pariwisata lokal sesuai dengan aturan, norma dan nilai kearifan lokal masyarakat daerah.
(3)Kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf c, adalah:
1. a.mengembangkan sistem dan lembaga pemasaran pariw.isata terpadu berbasis teknologi informasi berdasarkan keuanggulan tematik Kawasan dan sasaran segmen pasar wisatawan daerah;
2. b.mengembangkan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dan atau kerjasama dengan destinasi yang memiliki kemiripan dengan tema produk pariw.isata daerah.
(4)Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah:
1. a.membangun sistem pengembangan SDM Pariw.isata Kabupaten diberbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasistas dan kompetensi SDM;
2. b.meningkatkan efektivitas kelembagaan, kebijakan, serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan Kepariwisataan;
3. c.mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi Kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 11

Strategi pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d , meliputi:

a.mengembangkan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDMPariwisata;
b.mendorong keterlibatan masyarakat pada struktur kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di tingkat desa;
c.mengembangkan mekanisme koordinasi strategis lintas sektor untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;
d.mengembangkan kerjasama pemerintah dengan pihak ekstemal seperti komunitas dan media dalam pengembangan pariwisata daerah;
e.mendorong pengembangan komunitas untuk mengelola DTWK yang merupakan aset pemerintah.

Pasal 10

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a.mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju;
b.penguatan destinasi pariwisata pada Kawasan Kecamatan Kulisusu sebagai destinasi unggulan daerah;
c.mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah, provinsi dan luar negeri;
d.meningkatkan citra pariwisata daerah sebagai destinasi alam dan budaya melalui promosi tingkat regional, nasional, dan intemasional.

Pasal 9

Strategi pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b , meliputi:

a.peningkatkan pemberdayaan dan pembinaan terhadap industri mikro, kecil dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha ekonomi kreatif yang dijalankan;
b.meningkatkan kapasitas dan keahlian masyarakat serta keragaman produk ekonomi di bidang pariwisata;
c.pengembangan kemitraan antar industri pariwisata daerah dengan industri pariwisata nasional;
d.mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta pelayanan pada usaha pariwisata daerah;
e.mengembangkan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan dunia usaha untuk membentuk usaha pariwisata;
f.membangun regulasi untuk mendorong tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
b.menyusun rencana tata bangunan dan tata lingkungan pada DPK, KSPK, KPPK dan DTWK;dan
c.membangun pusat pelayanan pariwisata untuk mendukung DPK, KSPK, KPPK dan DTWK.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan DPK, KSPK, KPPK dan DTWK sebagairnana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:

a.memiliki potensi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan dukungan masyarakat;
b.mendukung usaha kecil menengah dan kemitraan antar pelaku industri pariwisata;

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…