DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
20.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Badan Pemeriksa Keuanga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7.Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah tata cara perhitungan terhadap bendahara jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8.Tuntuan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan terhadap pegawai/orang dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, daerah menderita kerugian.
9.Tuntuan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
10.Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai/orang bukan bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia.
11.Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga dan barang milik daerah serta bertanggungjawab kepada bupati.
12.Aparat Pengawas Fungsional adalah adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi/Kabupaten.
13.Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
14.Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Negara.
15.Tidak layak adalah sesuatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
16.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
18.Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih dari dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
19.Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
20.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
21.Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
22.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau persitiwa yang sesungguhnya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
23.Penghitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkuta tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasannya langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
24.Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
25.Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pegawai daerah, pegawai perusahaan daerah dan pekerja daerah.
26.Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TPTGR sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini, diberlakukan terhadap bendahara atau pegawai/orang bukan bendahara baik langsung maupun tidak langsung merugikan daerah dan berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

a.Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
b.Hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung;
c.Hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
d.Perhitungan ex officio;
e.Informasi dari media massa dan media elektronik; dan
f.Informasi dari masyarakat;

Pasal 4

Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuata melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah, wajib melaporkan kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Pasal 5

(1)Setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4, Bupati segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
(2)Pemeriksaan atas dugaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 6

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutan perbendaharaan khusus dan pencatatan.

Pasal 7

(1)Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris baik sekaligus atau angsuran.
(2)Dalam keadaan terpaksa, bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan dengan cara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
(3)Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta surat keterangan kepemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.
(4)Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung bendahara.
(5)Apabila bendahara tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang, akan dikembalikan kepad bendahara yang bersangkutan.
(7)Keputusan tuntutan perbendaharaan ditetapkan oleh bupati yang pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1)Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan pemberitaan tertulis dari bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
1. a.Identitas pelaku;
2. b.Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
3. c.Alasan atau sebab dilakukan penuntutan; dan
4. d.Batas waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri.
(2)Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan atas kesalahan/kelalaian yang dilakukan, bupati selanjutnya menetapkan keputusan pembebanan.
(3)Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai, dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan.

Pasal 9

(1)Bendahara bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan/kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
(2)Apabila dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) terbukti adanya kekurangan perbendaharaan yang dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, bendahara dikenakan tanggungjawab sesuai dengan bobot keterlibatan dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 10

(1)Keputusan Bupati tentang pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya, yang dilakukan dengan cara angsuran dan dilunasi paling lama 2 (dua) tahun.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3).

Pasal 11

Apabila bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampunan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah, yang terdiri atas :

a.Buku kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup;
b.Semua uang, surat dan barang berharga disimpan dalam lemari besi dan disegel, serta dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang yang menjadi tanggungjawab bendahara; dan
c.Tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendahara yang berada dibawah pengampunan disaksikan oleh pengampun serta pejabat yang ditunjuk oleh bupati.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…