Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2025
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Rincian APBD, Pasal 8 Ketentuan Peralihan, Pasal 9 Ketentuan Penutup
Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Rincian APBD, Pasal 8 Ketentuan Peralihan, Pasal 9 Ketentuan Penutup
BUPATIBUTON UTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2025 UPATI BUTON UT.ARA NSIS LAWESITENGGARA Mengingat Menimbang Pasal I Dal.am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
PERATURANDAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Menetapkan
MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA
( I] APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
947.516.731.399,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut:
i6. Dana Desa adaiah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) h uruf b terdiri dari:
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, bersumber dari:
I.Pajak Daerah sebesar Rp. 8.460.568.527,00 (delapan milyar empat ratus enam.. puluii juta Zima ratus enam puluh. delapan ribu lima ratus dua puluii tujuh); 2.Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.230.000.000,00 (Zima milyar dua ratus tiga puluh juta); 3.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 11.243.716.996,00 (sebelas milyar dua ratus etnpai puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembil.an ratus sembilan puluh enam); dan 4.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp.2 .176.400.000,00 ( dua milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu).
l .Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.868.438.178.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh. delapan juta seratus tujuh. puluh. delapan ribu); dan 2.Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.14.325.564.386,00 (empat belas milyar tiga ratus duapuhth limajuta lima ratu.s enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam)
b.Belanja Daerah sebesar Rp. 922.925.112.111,00 (sembil.an ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh Zimajuta seratus dua belas ribu seratus sebelas);
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat (2) huruf d terdiri dari:
milyar enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus Zima dan delapan puluh tiga per seratus), yang meliputi:
Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan APBD Yang Dik1asifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Orgarrisasi, Program; Kegiaran Beserra Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS dengan Rancangan APBD; Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years); Daftar Dana Cadangan; Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran IX Lampiran VI Lampiran VII Larnpiran VIII Lampiran V Lampiran IV Lampiran III Lampiran II Larnpiran I
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan n ah ini r ti"....,aer., .. 1n1, me .. 1pu :
( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dirnasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025: (1/5/2025) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2. MUHAMMAD HARDHY MUSLIM c.2=:> Diundangkan di Buranga pad.a tanggal1 ') I _ o / - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH Jabatan Pm .No Nama Ditetapkan di Buranga pada tanggal 1 ;l I - 0/ - 2025PARAF KOORDINASI Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.
Ketentuan lebih Janjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025 diatur dcngan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…