DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Rincian APBD, Pasal 8 Ketentuan Peralihan, Pasal 9 Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anggaran pendapatan clan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa sehubungan telah terbitnya Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Buton Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sesuai hasil cvaluasi gubern.ur sulawesi tenggara serta nomor register peraturan daerah dari Gubemur Sulawesi Tenggara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; BUPATIBUTON UTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2025 UPATI BUTON UT.ARA NSIS LAWESITENGGARA Mengingat Menimbang Pasal I Dal.am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. 2.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. 5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. 6.Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. 7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. 8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. 9.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYD adalah penerimaan Daerah atas basil penyertaan modal Daerah.
10. 10.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
11. 11.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
12. 12.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PERATURANDAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA
13. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322);
14. 5.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13);

Pasal 2

( I] APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

(2)APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 947.516.731.399,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

13.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. i6. Dana Desa adaiah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17.Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Dacrah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19.Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
20.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22.Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah Uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerh tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
23.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang ada1ah jumlah uang yang wajih dibayar Pemerinta h Daera h dan / a tau kewajiban Pernerintah Daera h yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24.Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan BeJanja Daerah.
25.Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
26.Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) h uruf b terdiri dari:

a.Belanja operasi sebesar Rp. 533. 989.600.052, 17 (lima ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratu.s delapan puluh sembil.an juta enam ratus ribu Zimapuluh dua koma tujuh belas) yang meliputi:
1. 1.Belanja pegawai sebesar Rp. 340.504.628.315,28 (tiga ratus empai pululi milyar lima ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Zima belas koma dua puluh delapan);
2. 2.Belanja barang dan jasa sebesar Rp 179.771.784.953,77 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh. empat ribu sembilan ratus lima puiuh. tiga koma tujuh. puluh tujuhs;
3. 3.Belanja bunga sebesar Rp. 8.093.261.992,00 (delapan milyar sembilan puluh tiga ju.ta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua);
4. 4.Belanja subsidi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta};

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 27.110.685.523,00 (dua puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu Zima ratus dua puluh tiga) yang melipu ti: I.Pajak Daerah sebesar Rp. 8.460.568.527,00 (delapan milyar empat ratus enam.. puluii juta Zima ratus enam puluh. delapan ribu lima ratus dua puluii tujuh); 2.Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.230.000.000,00 (Zima milyar dua ratus tiga puluh juta); 3.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 11.243.716.996,00 (sebelas milyar dua ratus etnpai puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembil.an ratus sembilan puluh enam); dan 4.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp.2 .176.400.000,00 ( dua milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu).
b.Pendapatan transfer sebesar Rp. 882.562.636.386,00 {delapan ratue delapari puluh dua milyar lima ratus enam puhth dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam) , yang meliputi: l .Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.868.438.178.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh. delapan juta seratus tujuh. puluh. delapan ribu); dan 2.Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.14.325.564.386,00 (empat belas milyar tiga ratus duapuhth limajuta lima ratu.s enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam)
a.Pendapatan Daerah sebesar Rp. 916.579.710.399,00 (sembilan ratus enam belas mil.yar Zima ratus tujuh puluh sembil.an juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus sembil.an puluh sembil.an); b.Belanja Daerah sebesar Rp. 922.925.112.111,00 (sembil.an ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh Zimajuta seratus dua belas ribu seratus sebelas);
c.Selisih anggaran pendapatan Daerah dan belanja Daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (enam milyar ti.ga ratus empatpuluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas); dan
d.Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (enam mil.yar tiga ratus empat puluh Zimajuta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas).

Pasal 5

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a.Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 30.937.021.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juia dua puluh satu ribu), yang berupa sisa Iebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.30.937.021.000,00 (tiga puluh. milqar sembilari ratus tiqa puluh tujuh juta dua puluh satu ribu).
b.Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 24.591.619.288,00 (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembiZan beZasribu dua ratus delapan puluh delapan) yang meliputi:
1. 1.Penycrtaan modal dacrah scbesar Rp. 0,00.
2. 2.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.24.591.619.288,00 (duapuluh empat milyar Zima ratus sembilanpuluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan).
c.Pernbiayaan netto sebesar Rp. 6.345.401.712,00 {enam milyar tiga ratue empat puluh Zima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas), yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp. 0,00
1. 5.Belanja hibah sebesar Rp. 2.553.424.791,12 (dua milyar Zima ratus Zima puluh tiga juta empat raius dua puluh empat ribu tujun ratus sembilan puluh satu koma dua belas); clan
2. 6.Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.966.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta Zimaratus ribu).
b.Belanja modal sebesar Rp. 277.006.632.605,83 (dua ratus tujuh. puluh tujuh. milyar enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus Zima dan delapan puluh tiga per seratus), yang meliputi:
1. 1.Belanja modal tanah sebesar Rp. 816.370.000,00 (delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujun puluh ribu);
2. 2.Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 43.268.112.824,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juia seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat);
3. 3.Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 175.567.431.195,00 ( seratus tujuh puiuh. lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratue sembilan puluh lima);
4. 4.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 56.184.938.586,83 (Limapuluh enam milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma delapan puluh tigaj;
5. 5.Belanja Modal Aset tetap Lainnya sebesar Rp. 269. 780.000,00 (dua ratus enam pulu.h sembilan ju.ta tujuh ratus delapan puluh ribu); clan
6. 6.Belanja modal aset lainnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (SembiZan ratus Juta).
c.Bclanja tidak tcrduga sebcsar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar);
d.Belanja transfer sebesar Rp. 109.928.879.453,00 (seratus sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh. puluh sembilan ribu empat ratus Zima puluh tiga ), yang meliputi:
1. 1.Belanja bagi hasil sebesar Rp. 1.319.056.853,00 (satu milyar tiqa ratus sembilari belas juia lima puluh enam ribu delapari ratus lima puluh. ti.ga).
2. 2.Belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 108.609.822.600,00 (seratus delapan miZyar enam ratus sembilan juta deZapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus). Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan APBD Yang Dik1asifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Orgarrisasi, Program; Kegiaran Beserra Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS dengan Rancangan APBD; Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years); Daftar Dana Cadangan; Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran IX Lampiran VI Lampiran VII Larnpiran VIII Lampiran V Lampiran IV Lampiran III Lampiran II Larnpiran I

Pasal 7

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan n ah ini r ti"....,aer., .. 1n1, me .. 1pu :

Pasal 6

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dirnasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Bela.nja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan / atau
4. d.Pengeluaran Daerah Iainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kcrugian yang lcbih bcsar bagi. Pcmcrintah Dacrah dan/atau rnasyarakat. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025: (1/5/2025) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2. MUHAMMAD HARDHY MUSLIM c.2=:> Diundangkan di Buranga pad.a tanggal1 ') I _ o / - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH Jabatan Pm .No Nama Ditetapkan di Buranga pada tanggal 1 ;l I - 0/ - 2025PARAF KOORDINASI Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih Janjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025 diatur dcngan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…