DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Ketertiban Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; diatur mengenai asas, maksud dan tujuan; hak dan kewajiban masyarakat; ketertiban umum; tindakan penertiban; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; ketentuan sanksi dan pidana. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi sosial masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KETERTIBANUMUM PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMOR ~ TAHUN2017 TENTANG BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGAltA

Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 720);
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
19.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
21.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
23.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);
29.Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Pasal 1 Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
5.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7.Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8.Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material tam.an, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
9.Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGKETERTIBANUMUM MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTONUTARA dan BUPATIBUTONUTARA

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seragam Satuan Polisi Pamong Praja;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
11.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
12.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (~HsOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
14.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16.Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya di sebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. 1 7. Badan adalah sekumpulan orang dan a tau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19.V andalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.
20.Yustisi adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.

BAB IV

KETERTIBANUMUM

Pasal 6

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.tertib lalu lintas dan angkutanjalan;
b.tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
c.tertib sungai, saluran, danau dan mata air;
d.tertib bangunan;
e.tertib pemilik dan penghuni bangunan;

Pasal 5

(1)Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
(2)Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBANMASYARAKAT

Pasal 4

(1)Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
(2)Setiap orang dan/ atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
(2)Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dalam bernegara, bermayarakat dan menciptakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 2

Pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Pasal 7

( 1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban/kebisingan.

(2)Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
(3)Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/ atau badan dilarang:
1. a.membuat atau memasang portal;
2. b.membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
3. c.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
4. d.membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
5. e.menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya;
6. f.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/ atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka; dan
7. g.memasang reklame pada kendaraan
8. h.membuat gundukan dijalan raya atau lorong-lorong untuk keamanan pengguna jalan
9. i.merusak fasilitas umum pemerintah
(4)Setiap orang dan/atau badan dilarang:
1. a.membuat atau mendirikan terminal bayangan;
2. b.membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
3. c.mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
4. d.menjajakan dagangan, mengerms dan mengamen di jembatan penyeberangan.
(5)Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.
1. f.tertib usaha pariwisata;
2. g.tertib usaha tertentu;
3. h.tertib kesehatan;
4. i.tertib kependudukan; J. tertib sosial;
5. k.tertib Asset daerah;
  1. 1.tertib birokrasi dan pemerintahan;
6. m.tertib energy dan lingkungan hidup;
7. k.tertib peternakan,perikanan,pertanian dan kehu tanan;
  1. 1.tertib Pendidikan dan budaya;
8. m.tertip Jalan, irigasi;
9. n.tertib merokok;
10. o.tertib hiburan dan keramaian; dan
11. p.tertib ukur UTTP.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau, dan mata air.
(2)Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah ke sungai, saluran, situ/danau dan mata air.
(3)Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah cair ke sungai dan saluran kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
(4)Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah cair ke situ/ danau dan mata air.
(5)Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha di pinggir situ/danau kecuali atas izin pejabat yang berwenang,
(6)Setiap orang atau badan dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, situ/ danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(7)Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran dan situ/danau kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
(8)Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/ a tau pencemaran sungai, saluran, situ/danau dan mata air.

Pasal 8

Setiap orang dan/ atau Badan dilarang:

a.memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
b.melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/ a tau taman beserta kelengkapannya;
c.bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat um um;
d.melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
e.melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
f.memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
g.membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
h.membuat atau mendirikan terminal bayangan; dan pemukiman kumuh dipinggir jalan provinsi dan nasional
1. 1.menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;dan J. membuang sampah tidak pada tempatnya;
k.menjemur pakaian atau barang jemur di pinggir jalan provinsi dan nasional.

Pasal 13

Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah diwajibkan:

a.menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, norma , kesusilaan, kepatutan, kewajatan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
b.membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/ a tau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
d.memelihara dan mencegah kerusakan rumija karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah.
c.mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
d.mendirikan bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
e.mendirikan bangunan menara/ tower telekomunikasi tan pa izin dari pejabat yang berwenang;
f.membangun tempat usaha/kios, rumah maupun bertempat tinggal pada badan jalan;
g.mendirikan bangunan ditanah yang hak milik pemerintah;
h.mendirikan bangunan tanpa izin.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…