DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 APBD, Pasal 12 Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa sehubungan telah terbitnya Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sesuai hasil evaluasi gubernur sulawesi Tenggara serta nomor register peraturan Daerah dari Gubernur Sulawesi Tenggara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 BUPATI BUTOR UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: L Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.

2.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pernerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta La.in-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYDadalah penerirnaan Daerah atas basil penyertaan modal Daerah.
10.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADYang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
11.Pendapatan Transfer Pernerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
12.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBNyang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAl{ILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTONUTARA dan BUPATIBUTONUTARA Dengan Persetujuan Bersama ten tang Daerah
4.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13};

Pasal 2

APBD terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah sebesar Rp.791.837.463.664,00 (tujuh ratus sembilanpuluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh. tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah], bertambah sebesar Rp.19.142.871.623,00 (sembilan belas miiiar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh

13.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
16.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17.Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19.Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu 1ainnya.
20.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22.Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah Uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerh tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
23.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24.Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
25.Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
26.Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.22.159.537.076,00 (duapuZuh dua miliar seratus Zima puluh sembilan. juta Zima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.3.431.780.667,60 (tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.25.591.317.743,60 (dua puluh Zima miliar Zima ratus sembilan satujuta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga enam puluh rupiah).
b.Pendapatan transfer semula sebesar Rp.701.287.285.000,00 (tujuh ratus satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.13.412.510.570,00 ( tiga belas miliar empat ratus dua beZas juta Zima ratus sepuluh ribu Zima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.714.699.795.570,00 (tujuh ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh Zima ribu lima ratue tujuh puiuh. rupiah).
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.4.809.615.501,00 (empat miliar deZapan ratus sembilan jutah enam ratus Zima belas ribu Zima ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp.832.084.009,00 (delapan ratue tiga puluh dua juta delapan puluh empat ribu sembilan. rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.5.641.699.510,00 (Zima miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu Zima ratus sepuluh rupiah). tiga rupiah}, sehingga menjadi sebesar Rp.810.980.335.287,00 (delapan ratus sepuluh miliar sembilan ratus deZapan puluh juta tiga ratus tiga puluh Zima ribu dua delapan pu1uh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
a.Pendapatan Daerah semula sebesar Rp. 728.256.437.577,00 (tujuh ratus dua delapan miliar dua ratus Zima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Zima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.17.676.375.246,60 (tujuh belas miliar enam tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh Zima ribu dua ratus empat puluh enam enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.745.932.812.823,60 (tujuh ratus empat puZuh Zima miliar sembilari ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua beZas ribu delapan ratus dua puluh tiga enam puluh rupiah).
b.Belanja Daerah semula sebesar Rp.760.262.140.602,00 (tujuh ratus enam puZuh miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus empat pu1uh ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.3.713.897.603,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.763.976.038.205,00 (tujuh ratus enam puZuh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juga tiga puluh delapan ribu dua ratus Zima rupiah).
c.Selisih anggaran pendapatan Daerah dan belanja Daerah mengakibatkan defisit yang semula sebesar Rp.32.005.703.025,00 (tiga puluh dua miliar Zima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh Zima rupiah), berkurang sebesar Rp.13.962.477.643,60 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus emapat puluh tiga enam puluh rupiah} sehingga menjadi sebesar Rp.18.043.225.381,40 (delapan belas rupiah empat puluh tiga juta dua ratus dua lima ribu tiga ratus delapan puluh satu empat puluh rupiah).
d.Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp.32.005.703.025, (tigapuluh dua miliar Zima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh Zima rupiah}, berkurang sebesar Rp.13.962.477.643,60 (tiga belas miiiar sembilari ratus enam puiuli dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus emapat puluh tiga enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.043.225.381,40 (delapan belas rupiah empai puluh tiga juta dua ratus dua Zima ribu tiga ratus delapan puluh satu empat puluh rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a.Belanja operasi semula sebesar Rp.499.054.410.324,00 (empat ratus sembilari puluh sembilan milyar Zima puluh em.pat juta em.pat ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh. em.pat) bertambah sebesar Rp. 14.830.367.020?81 {empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 513.884.777.344,81 (lima ratus tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empet puluh empat delapan belas rupiah).
b.Belanja modal semula sebesar Rp.150.670.368.378,00 (seratus Zima puluh milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuhpuluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. -13.393.713.143,80 (tiga belas milyar tiga ratus Sembilan puluh. tiga ju.ta tujuh ratus tiga belas ribu serratus empat pulu tiga delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 137.276.655.234,20 (seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh

Pasal 4

( 1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a.Pajak Daerah sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak terjadi peru bahan.
b.Retribusi Daerah sebesar Rp.4.480.000.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluhjuta rupiah) dan tidak terjadi perubahan.
c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp.9.243.716.996,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh tigajuta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.931.780.667,60 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.11.175.497 .663,60 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta em.pat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga enam puluh rupiah).
d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula sebesar Rp. 4.809.615.501,00 (em.pat miliar Zima delapan puluh sembilan juta enam ratus Zima belas ribu Zima ratus satu) bertambah sebesar Rp. 832.084.009,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh emapat ribu Sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.641.699.510,00 (1.ima miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilati puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh).

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat semu1a sebesar Rp.683. 787 .285.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.7.992.285.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.691.779.570.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu tniliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. b.Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp.17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar Zima ratus juta rupi.ah) bertambah sebesar Rp.5.420.225.570,00 (Ii.ma miliar empat ratus dua pulub ju.ta Zima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.22.920.225.570,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu Zima ratus tujuh puluh rupiah}.
3. e.Belanja hibah semula sebesar Rp.52.029.462.869,00 (l.imapuluh dua milyar dua puluh sembilan juia empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 17.776.819.524,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus Sembilan belas ribu Zima ratus duapuluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 34.252.643.345,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua ju.ta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puZuh Zima rupiah).
4. f.Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp.866.000.000,00 (deZapan ratus enam puluh enam ju.ta rupiah) berkurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta] sehingga menjadi sebesar Rp. 861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah).

Pasal 6

( 1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 furuf a terdiri dari:

a.Belanja pegawai semula sebesar Rp.287.432.530.641,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 11.665.978.994,19 (sebeZas miliar enam ratus enam puZuh Zima juta Sembilan ratus tujuh puZuh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puZuh empat Sembilan belas ruiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 275.766.551.646,81 (dua ratus tujuhpuluh lima milyartujuh ratus tujuh puZuh enam juta Zima ratus Zima puluh. satu ribu enam ratus emapt puluh enam delapan puluh satu rupiah).
b.Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp.149.558.456.527,00 (seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus Zima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu. lima ratus dua puluh tujuh rupiah} berta.mbah sebesar Rp. 42. 757. 718.095,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus Zimapuluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu Sembilan puluh. Zima rupiah) sehingga rnenjadi sebesar Rp. 192.316.174.622,00 (seratus Setnbilan puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta serratus tujuh puluh empat ribu. enam ratus dua puluh dua rupiah).
c.Belanja bunga semula sebesar Rp.9.092.960.287,00 (sembilan milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertarnbah sebesar Rp. 1.520.447.444,00 (satu milyar Zima ratus dua puluh ju.ta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus emapt puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 10.613.407.731,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
d.Belanja subsidi sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuhpuluh limajuta rupiah) dan tidak terjadi perubahan. enam ju.ta enam ratus lima puluh Zima ribu dua ratus tiga puluh empat dua puluh rupiah).
c.Belanja tidak terduga semula sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu. milyar Zima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 77.171.274,01 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat saturupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. l.422.828.725,99 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh. ratus dua puluh ZimaSembilan puluh Sembilan rupiah).
d.Belanja transfer semula sebesar Rp.109.037.361.900,00 (seratus sembilan milyar tiga puluh tujuh ju.ta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.354.415.000,00 (dua milyar tiga ratus Zima puluh empat juta emapat ratus Zima belas ribu rupiah) sehingga rnenjadi sebesar Rp. 111.391. 776. 900,00 (seratus sebelas milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).

(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja modal tanah semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah ) bertambah sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluhjuta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluhjuta rupiah).
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp.15.035.456.786,00 (l.ima belas milyar tiga puluh. Zima juta empat ratus Zima puluh enam ri.bu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.262.956.624,20 (tiga miliar dua ratus enam puZuh duajuta Sembilari ratus Zima puluh enam ri.bu enam ratus dua puZu emapat dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 18.298.413.410,20 (deZapan beZas miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ri.bu empat ratus sepuluh dua puluh rupiah).
3. c.Belanja modal Gedung dan bangunan semula sebesar Rp.69.644.394.791,00 (enam puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh raius sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 2. 742.195.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta serratus Sembilan puluh Zima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 72.386.589.791,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juia Zima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah).
4. d.Belanja modal jalan, janngan, dan irigasi semula sebesar Rp.65.528.016.801,00 (enam puluh Zima milyar Zima ratus dua puluh delapan juta enam belas ri.bu delapan ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 21.196.252.868,00 (dua puluh satu milyar serratus Sembilan. puluh enam juta dua ratus Zimapuluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 44.331.763.933,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu Sembilari ratus tiga puluh tiga rupiah).
(3)Belanja modal aset tetap lainnya sernula sebesar Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ri.bu rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.137.388.100,00 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ri.bu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.399.888.100,00 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
(4)Belanja modal aset lainnya semula Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak terjadi perubahan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c sernula sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar Zima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 77.171.274,01 (tujuh puluh tujuhjuta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat saturupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.422.828.725,99 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ri.bu tujuh ratus dua puluh Zima Sembilan. puluh Sembilan rupiah).
(5)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d terdiri dari:
1. a.Belanja bagi hasil sebesar Rp.798.000.000,00 (tujuh ratus sembilari puluh delapan juta rupiah}, tidak terjadi peru bahan
2. b.Belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp.108.239.361.900,00 (seratus delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.2.354.415.000,00 (dua milyar tiga ratus Zima puluh empat juta empat ratus Zima belas ri.bu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.110.593.776.900,00 (seratus sepuluh milyar Zima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ri.bu sembilan ratus rupiah).

Pasal 9

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan

Pasal 8

( 1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang semula sebesar Rp.63.581.026.087,00 (enam puluh tiga milyar lima mtus delapan puZuh satu juta dua puluh enam ribu delapan puZuh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.466.496.376,40 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.65.047.522.463,40 (enam puluh Zima milyar empat puluh tujuh. juta Zima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga empat puluh rupiah).

(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, terdiri:
1. a.Penyertaan modal daerah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan tidak terjadi peru bahan.
2. b.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.28.575.323.062,00 (dua puluh delapan miZyar Zima ratus tujuh puluh Zimajuta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.15.428.974.020,00 (lima belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.44.004.297.082,00 {empat puluh empat milyar empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dirnaksud Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a.Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp.63.581.026.087,00 (enam puluh tiga milyar Zima ratus delapan puluh satu juta dua puZuh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.466.496.376,40 (satu miZyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puZuh enam empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.65.047.522.463,40 (enam puluh lima milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga dan empat puluh per rupiah).
b.Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.31.575.323.062,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puZuh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.15.428.974.020,00 (lima belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.47.004.297.082,00 (empat puluh tujuh milyar empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah).
c.Pembiayaan netto semula sebesar Rp.32.005.703.025,00 (tiga puluh dua miZyar lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh Zima rupiah) berkurang sebesar Rp.13.962.477.643,60 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puZuh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga enam puZuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.043.225.381,40 (delapan belas milyar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh Zima ribu tiga ratus delapan puluh satu empat puluh rupiah).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…