DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Utara;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan pu blik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025- 2029; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN2025-2029 PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMOR '3 TAHUN2025 TENTANG UTARA ITENGGARA BUP PROVIN Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTONUTARA dan BUPATIBUTONUTARA Dengan Persetujuan Bersama
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAHDAERAHTAHUN2025-2029.

Pasal 2

Arah Kebijakan pembangunan Daerah Periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 {dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.
11.Arab Kebijakan adalah kerangka kerja lima tahunan yang dijabarkan menjadi setiap tahun guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029.
12.Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
13.Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah pemyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara No. 2 tahun 2021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BABIV PENGENDALIANDANEVALUASI Pasal 4
(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I. Pendahuluan;
2. b.bab II. Gambaran Kondisi Umum Daerah;
3. c.bab III. Visi dan Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.bab IV. Program perangkat Daerah dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V. Penutup.
(2)PJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABIII SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA-PD dan RKPD selama tahun 2025-2029. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029: 2/53/2025 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR MUHAMMAD HARDHY MUSLIM Diundangkan di Buranga pada tanggal ~ - , - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~ - ~ - 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…