DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus, angka 16 dan angka 19 diubah. 2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus. 3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4). 4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus serta ayat (2) dan ayat (3) diubah. 5. Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah. 6. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah. 7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) diubah. 8. Ketentuan Pasal 44 diubah. 9. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah. 10. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c diubah. 11. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah. 12. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus. 13. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a diubah. 14. Ketentuan Pasal 70 diubah. 15. Ketentuan Pasal 71 diubah. 16. Ketentuan Pasal 72 diubah. 17. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf a diubah. 18. Ketentuan Pasal 75 diubah. 19. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dihapus. 20. Ketentuan Pasal 91 diubah. 21. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) diubah. 22. Ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah. 23. Ketentuan Pasal 99 ayat (4) diubah. 24. Di antara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 99A. 25. Ketentuan Pasal 100 diubah. 26. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah. 27. Ketentuan Huruf C Lampiran III dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu dirubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus, angka 16 dan angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Peraturan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Buton Utara.
6.dihapus.
7.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara.
8.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Utara.
9.Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
10.Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11.Badan Pembentukan Perda, adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buton Utara yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Utara.
13.Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Utara.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Perda.
15.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
16.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
17.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kabupaten Buton Utara sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
19.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
20.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
21.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk :

a.Perda atau nama lainnya;
b.Perkada;
c.dihapus; dan
d.Peraturan DPRD
1. 3.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kepala Daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Program Pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah.
(2)Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(3)Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten.
(4)Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi Program Pembentukan Perda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapan pada tahun sebelumnya.

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus serta ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.APBD;
3. c.dihapus;
4. d.dihapus.
(2)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda kabupaten dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
1. a.penataan kecamatan; dan
2. b.penataan desa.
(3)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda :
1. a.untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama Badan Pembentukan Perda dan bagian hukum kabupaten.
4. d.perintah dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.
  1. 5.Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 6.Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
(2)Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum kabupaten untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

7.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
2. b.Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Kabupaten
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(4)Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perkada kepada Sekretaris Daerah.

8.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Rancangan Perkada yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala bagian hukum kabupaten dan pimpinan SKPD terkait.
(2)Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan Rancangan Perkada yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

9.Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perkada yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
(2)Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
(3)Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum kabupaten dan pimpinan SKPD terkait.
(4)Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

10.Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(2)Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
1. a.pengertian kode etik;
2. b.tujuan kode etik;
3. c.pengaturan mengenai :
  1. 1.ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  2. 2.sikap dan perilaku anggota DPRD;
  3. 3.tata kerja anggota DPRD;
  4. 4.tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  5. 5.tata hubungan antar anggota DPRD;
  6. 6.tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
  7. 7.penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  8. 8.kewajiban anggota DPRD;
  9. 9.larangan bagi anggota DPRD;
  10. 10.hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
  11. 11.sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  12. 12.rehabilitasi.
  13. 11.Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1)Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kepala Daerah.
(2)Dalam hal Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatangan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Kepala Daerah.
(3)Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.

12.Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
13.Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 47

Pasal 59

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 47

Pasal 59

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015