DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi: a. perencanaan; b. perlindungan petani; c. pemberdayaan petani; d. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani; e. pengawasan; f. peran serta masyarakat; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana a.lam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan

Mengingat

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; perlindungan dan Daerah menyelenggarakan pemberdayaan petani secara Pemerintahnegara,
a.bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR i TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA Menimbang MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAANPETANI. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. 3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang menangani urusan dibidang pertanian.
6.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan.
9.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura dan/ atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.
10.Komod:itas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
11.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpad uan;
f.keterbu kaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

12.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di Kabupaten Buton Utara.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Kelembagaan Petani adalah lernbaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15.KelompokTani adalah kumpulan petani/petemak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesaroaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16.Gabungan KelompokTani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/ atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalaro bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk roemfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.
20.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.

Pasal 5

( 1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilalrukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
2. a.perencanaan;
3. b.perlindungan petani;
4. c.pemberdayaan petani;
5. d.pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
6. e.pengawasan;
7. f.peran serta masyarakat; dan
8. g.Pendanaan

BAB IL

PERENCANAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.mewujudkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejabteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
c.memberikan kepastian terselenggaranya usaha tani;
d.melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani; dan
f.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang me)ayani kepentingan usaha tani.
g.memberikan kepastian hokum bagi terselenggaranya usaha tani; dan
h.memberikan perlindungan atas lahan pertanian bagi terselenggaranya kegiatan pertanian.

Pasal 6

( 1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

(2)Strategi Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha pertanian;
3. c.harga komoditas pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.sistem peringatan dini dan penanganan dampak peru bahan iklim;
7. g.asuransi pertanian; dan
8. h.komoditas unggulan.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan
2. b.penyu]uhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran basil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. b.rencana tata ruang wilayah;
7. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
9. e.jumlah Petani;
10. f.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
11. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan daerah;
2. b.rencana pembangunan pertanian; dan
3. c.rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 9

(1)Pemerintab Daerah bertanggungjawab atas Perlindungan petani.
(2)Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 ayat (2).
(3)Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf h diberikan kepada:
1. a.Petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindunganlahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah; Umum PasaJ 8
(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan kelembagaan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
(3)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB III

PERLINDUNGANPETANI

Pasal 7

(1)Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan Petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.peran serta masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.
3. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan infonnasi; dan
4. g.penguatan kelembagaan Petani.

Pasal 12

Petani wajib memelihara Prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…