DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PERLINDUNGAN BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT KULISUSU BAB V KELEMBAGAAN ADAT KULISUSU BAB VI BUDAYA MASYARAKAT ADAT KULISUSU BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB IX PENDANAAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat adat Kulisusu di Kabupaten Buton Utara selama ini belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan haknya yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, dan budaya yang diperoleh secara turun-temurun;
c.bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Kulisusu merupakan salah satu cara memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat adat Kulisusu dalam rangka mempertegas keberadaan dan perlindungan terhadap hak masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kulisusu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78,Tambahan Lemabaran Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4690);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
15.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT KULISUSU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Buton Utara.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
6.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang di berikan oleh pemerintah Daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
7.Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim, di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang uat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
8.Masyarakat Hukum Adat Kulisusu adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Buton Utara yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
9.Masyarakat Adat Kulisusu adalah semua orang dari keturunan Kulisusu yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.
10.Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat.
11.Adat Istiadat adalah tata nilai atau norma yang berlaku secara turun temurun, yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan antara masyarakat dengan pemimpin dan mengatur hubungan masyarakat dengan masyarakat.
12.Hak ulayat atau yang di sebut dengan norma lainya adalah kesewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama wilayah pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharianya.
13.Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat unuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14.Majelis/Dewan Adat adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan /atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persukuannya sesuai dengan hukum adat setempat dan sekaligus bertindak sebagai pemangku adat utama di Masyarakat Adat Kulisusu;
15.Dewan Adat Kulisusu adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan/atau yang secara wajar telah tumbuh serta berkembang bersamaan dengan sejarah kehidupan masyarakat Kulisusu dengan wilayah hukum adatnya, yang berfungsi mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum adat Kulisusu.
16.Hak-hak masyarakat hukum adat adalah pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat bersangkutan atau warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
17.Hak Masyarakat Adat Kulisusu adalah hak-hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh warga masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam lembaran adat, berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Adat Kulisusu.
18.Wilayah Adat Kulisusu adalah satuan wilayah dimana adat itu tumbuh, hidup, dan berkembang, sehingga menjadi penyangga keberadaan adat Kulisusu itu sendiri.
19.Budaya Masyarakat Adat adalah Budaya Masyarakat Adat Kulisusu.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kulisusu dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Pancasila;
b.Bhineka Tunggal Ika;
c.Keadilan;
d.Ketertiban dan kepastian hukum;
e.Kemanfaatan;
f.Keberlanjutan;
g.Partisipasi; dan
h.Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kulisusu bertujuan untuk:

a.menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat adat Kulisusu dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
b.memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat Kulisusu dalam melaksanakan haknya;
c.melindungi hak masyarakat adat Kulisusu agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
d.memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Kulisusu dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
e.melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat Kulisusu di Kabupaten Buton Utara

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.Perlindungan hak-hak masyarakat adat Kulisusu; dan
b.Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya dan/atau adat istiadat masyarakat adat Kulisusu.

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Buton Utara melindungi hak-hak tradisional Masyarakat Adat Kulisusu.

Pasal 6

Masyarakat Adat Kulisusu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memiliki kriteria:

a.memiliki sejarah asal usul;
b.memiliki wilayah adat tertentu;
c.memiliki dan menjalankan hukum adat Kulisusu;
d.memiliki lembaga adat; dan
e.memiliki harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT KULISUSU

Pasal 7

(1)Masyarakat Adat Kulisusu berhak atas perlindungan Tanah Ulayat yang mereka miliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui warisan atau mekanisme lain yang sah menurut hukum adat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Hak atas tanah ulayat sebagaimana di maksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/ atau cara-cara yang lain.
(3)Penetapan hak atas tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Masyarakat Adat Kulisusu berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas Tanah Ulayat yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat Kulisusu.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Masyarakat Adat Kulisusu berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
(2)Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain diluar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan diwilayah-wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada Masyarakat Adat Kulisusu dimana rencana pembangunan program itu akan dilaksanakan.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
(4)Masyarakat Adat Kulisusu berhak untuk mengelolah, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Pasal 10

(1)Masyarakat Adat Kulisusu berhak menganut dan memperaktekan kepercayaan upacara-upacara ritual yang di warisi dari leluhurnya.
(2)Masyarakat Adat Kulisusu berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…