DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. 2. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar dan holing; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek Pajak Daerah; . b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Buton Utara dan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengaturan tentang Pajak Hiburan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurub b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PAJAKHIBURAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMORS" TAHUN2020 BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara.
5.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.
6.Pejabat adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang teru tang oleh orang pribadi a tau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan Tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pajak Hiburan, selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10.Hiburan adalah semuajenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11.Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undagan perpajakan daerah.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANDAERAHTENTANGPAJAK HIBURAN.Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENEUTON UTARA dan EUPATI EUTON UTARA

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14.Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran
17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ a tau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang teru tang.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasitif dan jumlah Pajak yang rnasih harus dibayar.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ a tau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang- Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan. ( 1) Su bjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.

(2)Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 4

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan holing;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  1. 1.panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness cenzer]; dan
9. j.pertandingan olahraga.
(3)Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah Nihil, surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.
28.Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan menghimpun dan mengola data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
29.Penyidikan tingkat pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Setiap Wajib Pajak membayar sendiri Pajak yang terutang berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.
(3)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.
(4)Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(5)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang.
(6)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan ke Perangkat Daerah yang berwenang paling lambat 10 ( sepuluh) hari setelah berakhir masa Pajak.
(7)Tata cara pembayaran SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

Pajak hiburan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat hiburan diselenggarakan. BABIV WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 8

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

( 1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan 10% ( sepuluh persen) .

(2)Khusus untuk Hiburan berupa Karaoke, mandi uap/SPA tarif Pajak Hiburan ditetapkan 30% ( tiga puluh persen).

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaran Hiburan.
(2)Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud per ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

BAB III

DASARPENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARAMENGHITUNGPAJAK.

Pasal 5

(1)Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atas kuasanya.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Pejabat paling lam.bat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 12

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…