DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup peraturan daerah Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an adalah: a. Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an; b. Kurikulum; c. Tenaga Pendidik; d. Sarana dan Prasarana Pendidikan; e. Evaluasi dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an; f. Pembiayaan; g. Pembinaan dan Pengawasan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur’an bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berahlak dan berwawasan Qur’ani;
c.bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur’an merupakan bagian integral dari pendidikan agama islam dan sistem pendidikan nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b da huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR’AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis.
6.Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur’an.
7.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggaraan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.Pengajar Pendidikan Al Qur’an adalah para pengajar baca tulis Al Qur’an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca tulis Al Qur’an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar. 10.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 11.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 12.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. 13.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 14.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 15.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan oleh jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan. 16.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 17.Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 18.Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 19.Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam satuan pendidikan. 20.Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. 21.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 22.Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an di tingkat Kabupaten Buton Utara. 23.Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al Qur’an/Taman Pendidikan Al Qur’an Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia selanjutnya disingkat LPP TKA/TPA BKPRMI yang ada di tingkat Kabupaten Buton Utara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan Qurani.

Pasal 3

Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur’an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al Qur’an.

Pasal 4

Sasaran pendidikan baca tulis Al Qur’an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al- Qur’an adalah:

a.Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an;
b.Kurikulum;
c.Tenaga Pendidik;
d.Sarana dan Prasarana Pendidikan;
e.Evaluasi dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an;
f.Pembiayaan;
g.Pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur’an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga dan/atau masyarakat.
(2)Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal, informal dan nonformal.
(3)Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur’an dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.mengikuti kurikulum yang ditetapkan;
b.tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan baca tulis Al Qur’an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; dan
c.sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah, swasta dan pihak lainnya.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 8

(1)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dibuat untuk setiap jalur dan jenjang pendidikan.
(2)Kurikulum pendidikan baca tulis Al Qur’an pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan perangkat daerah terkait serta Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi.
(3)Kurikulum pendidikan baca tulis Al Qur’an pada jalur pendidikan non formal dan informal dilakukan oleh induk satuan pendidikan berkordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(4)Induk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Kurikulum pendidikan baca tulis Al Qur’an ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK

Pasal 9

(1)Tenaga pendidik baca tulis Al Qur’an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan baca tulis Al Qur’an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur Pendidikan informal.
(2)Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur’an merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan baca tulis Al-Qur’an.
(3)Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur’an dapat berasal dari guru Agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
(4)Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pendidik/pengajar adalah memiliki ijazah mengaji atau rekomendasi dari Unit Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dan Lembaga yang berwenang, serta mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Setiap satuan pendidikan baca tulis Al-Qur’an berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al Qur’an.
(2)Sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang dan jalur pendidikan.
(3)Sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan
2. b.prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, tempat beribadah dan ruang lain yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…