DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan yang baik, perlu ctibentuk kelembagaan yang representatif, efektif dan selaras dengan visi dan misi Pernerintah di Kabupaten Buton Utara;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan ctibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu adanya penyesuaian kembali terhadap pembentukan dan susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagian tidak sesuai lagi dengan konctisi dan perkembangan yang ada sebingga perlu ctiubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara; BUPATJBUTONUTARA, DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHA ESA Menimbang BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMOR " TAHUN2022 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR6 TAHUN2016 TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH KABUPATENBUTONUTARA 11

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690};
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ked ua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta.h Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Mengingat

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah rm dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai beriku t :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe C;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. 2.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
3. 3.Dinas Perikanan tipe B menye)enggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
4. 4.Dinas Kesehatan tipe 8 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. BAB Tl PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH
5. 1.Ketentuan Pasal 2 cliubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal I PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA. ATAS 2016 PERUBAHAN 6 TAHUN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATl BUTON UTARA
6. 5.Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kornunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian.
7. 6.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyeJenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
8. 7.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
9. 8.Dinas Pendidikan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
10. 9.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
11. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
12. 11.Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
13. 12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
14. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
15. 14.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
16. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
17. 16.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 1 7. Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
18. 18.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman.
19. 19.Dinas Sosial tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
20. 3.Ketentuan Pasal l 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)dihapus
(2)dihapus
(3)dihapus

Pasal 12

2.Ketentuan Pasal 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
20.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
21.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang satuan polisi pamong praja dan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
22.Dinas Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
23.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
24.Dinas Pertanahan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang penelitian dan pengembangan.
2. 2.Badan Keuangan Daerah tipe B melaksanakan Fungsi Pen unjang keuangan.
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pend idikan dan pelatihan.
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Fungsi Penunjang sub urusan bencana.
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara;
2. b.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara;
3. c.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara;
4. d.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara;
5. e.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton Utara;
6. f.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi clan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara;
7. g.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara;
8. h.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara;
9. i.Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Buton Utara; J. Peraturan Daerah Nomor 57 Tabun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara; dan
10. k.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja KPHL Peropa'ea Gantara Kabupaten Buton Utara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA: (6/34/2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR " MUH. HARDHY MUSLIM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, Diundangkan di Buranga Pada tanggal , ). -1-2022 MUH. RlDW AN ZAKARIAH ~ . [, Ditetapkan di Buranga pada tanggal l.:2.-.:2- 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016