DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengendalikan usaha dan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
b.bahwa guna mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Kabupaten Buton Utara, diperlukan suatu upaya perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih je]as dan terintegrasi, dengan melakukan pencabutan terbadap Peraturan Daerab Nomor 10 Tabun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
c.babwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tabun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 ten tang Peru baban atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerab Nomor 10 Tabun 2011 tentang Retribusi lzin Gangguan; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMOR 7 TAHUN2022 TENTANG PENCABUTANATASPERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMOR 10 TAHUN2011 TENTANGRETRIBUSIIZIN GANGGUAN BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tabun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Oaerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat

Pasal 1

Peraturan Daerab Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerab Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATJ BUTON UTARA Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481); NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN: (7/35/2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHON 2022 NOMOR 7 MUH. HARDHY MUSLIM SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA. Diundangkan di Buranga pada tanggal 2 2 - z.- 2022 MUH. RIDWAN ZAKARIAH Ditetapkan di Buranga pada tanggal 12 ...2- 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerab ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab Kabupaten Buton Utara.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…