DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN BAB IV PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN MELALUI KABEL BAB V PENATAAN TIANG DAN JARINGAN PENYELENGGARAAN TELEVISI BERLANGANAN MELALUI KABEL BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII MATERI SIARAN BAB VIII PERIZINAN Bab IX TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyiaran Televisi melalui kabel merupakan salah satu sarana dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi;
c.bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel di Daerah, diperlukan pengaturan atau regulasi terkait dengan penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4252);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4690);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Iindonesia Nomor4568);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Teresterial;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI MELALUI KABEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
5.Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buton Utara.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
7.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kota Kendari.
8.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaSiaran.
9.Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur danberkesinambungan.
10.Penyiaran Kabel adalah Penyelenggaran Penyiaran Menggunakan Media Kabel (Jaringan Tembaga) yang diterima Perangkat Penerima SiaranPelanggan.
11.Penyiaran Satelit adalah Penyelenggaran Penyiaran Mengguanakan Media Pancaran Signal Satelit yang diterima Perangkat Penerima SiaranPelanggan.
12.Penyiaran Teresterial adalah Penyelenggaran Penyiaran Mengguanakan Media Pancaran Frekuensi Gelombang Radio yang diterima Perangkat Penerima SiaranPelanggan.
13.Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yangberlaku.
14.Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.
15.Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan televisi.
16.Operator Lokal Televisi berlangganan kabel adalah pengelola penyelenggaraan televisi kabel berlangganan perorangan yang cakupan pelayanannya hanya dalam 1 (satu) kecamatan.
17.Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan dengan cara membayar iuran/cara lain yang disepakati.
18.Penyelesaian Sengketa adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk mengakhiri sengketa atau bedapendapat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Berlangganan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berasas manfaat, adil, kepastian hukum, keamanan, nilai agama, etika,kemitraan, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab, kenyamanan berusaha, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Berlangganan bertujuan:

a.Menjaga keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
b.Memberikan informasi yang bersifatedukasi;
c.Membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
d.Memajukan kesejahteraanumum;
e.Memelihara adatistiadat; dan
f.Menumbuhkan iklim investasi yangsehat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN

Pasal 4

Setiap kegiatan pemancarluasan suatu program siaran yang dilakukan melalui kabel, satelit dan teresterial yang menerima atau memperoleh imbalan jasa berupa pembayaran atau iuran berlangganan dari pelanggannya, merupakan kegiatan penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Pasal 5

Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Berlangganan dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

Pasal 6

(1)Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
(2)Izin Penyelenggaraan Penyiaran hanya berlaku untuk1(satu) Wilayah Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
(3)Satu wilayah dimaksud adalah wilayah Kabupaten Buton Utara.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN MELALUI KABEL

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Penyiaran berlangganan melalui kabel yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, wajib memenuhi ketentuan:
1. a.Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
2. b.Menjamin agar siarannya hanya diterima olehpelanggan.
(2)Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel yang melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap kegiatan penyelenggaraan penyiaran berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
(2)Dalam mengajukan permohonan izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, beberapa orang/operator lokal televisi kabel berlangganan dan/atau badan hukum dapat menggabungkan diri (konsorsium) dalam 1 (satu) badan hukum guna memperkecil biaya perijinan yang timbul.
(3)Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan menetapkan pimpinan pengurus Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagai penanggung jawab terhadap program siaran dan penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan secara keseluruhan.

Pasal 9

(1)Setiap Operator TV Kabel lokal wajib Mendaftarkan/Meregistrasi usaha televisi berlangganan kabel yang dikelola melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Utara.
(2)Registrasi Usaha Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel diberikan Kartu Registrasi.
(3)Registrasi dilakukan Setiap 6 Bulan sekali dengan tujuan Peremajaan Data.
(4)Registrasi Usaha Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel bertujuan untuk Kepentingan Integrasi Data Pemerintah Daerah.
(5)Format dan Bentuk Kartu Registrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…