Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2015
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 54
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II SUBYEK DAN OBYEK PERIZINAN
BAB II
Subyek perizinan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tidak menggunakan modal asing atau tenaga asing di Kabupaten Buton utara.
b.1 budidaya rumput laut, terdiri dari: b.1.1 Metode lepas dasar lebih dari 20 unit dengan ukuran 100 m2/unit; b.1.2 Metode rakit apung lebih dari 20 unit dengan ukuran 20 rakit/unit; b.1.3 Metode long line lebih dari 40 unit dengan ukuran 20 long line/unit dan 100m/long line b.2 Budidaya ikan dengan metode Keramba Jaring Apung (KJA) lebih dari 2 unit dengan ukuran 4 kantong/unit dan 3 x 3 m per kantong. b.3 Budidaya kekerangan, meliputi: b.3.1 Metode rakit apung lebih dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m/unit, b.3.2 Metode tancap lebih dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m/unit, b.3.3 Metode long line lebih dari 40 unit dengan ukuran 20 long line/unit dan 100m/long line.
c.1 Metode kolam lebih dari 2 ha atau padat tebar lebih dari 30.000 ekor/ha, c.2 Metode KJA lebih dari 2 unit dengan ukuran 36m2/unit, c.3 Metode keramba lebih dari 5 unit dengan ukuran 20m2/unit, c.4 Pembenihan ikan laut/tawar dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 ekor/bulan. BAB III PERIZINAN Bagian Pertama Jenis Surat Izin Perikanan
BAB III
Bagian Kedua Masa Berlaku Perizinan
Bagian Ketiga Syarat Pemberian Izin
Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Izin
Bagian Kelima Kewajiban Pemilik Izin
Bagian Keenam Pemberhentian Izin
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)