DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dibidang usaha perikanan serta menjaga kelestarian sumberdaya ikan tersebut, maka perlu pengendalian dan pengawasan secara intensif;
c.bahwa sumber daya perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan perlu diatur dan dibina sehingga menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah guna kelancaran pembangunan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan;
11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan;
12.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan;
13.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 4) Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten buton utara.
2.Bupati adalah Bupati Buton utara.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton utara
4.Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten buton utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten buton utara
6.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten buton utara.
7.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
8.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan untuk tujuan komersial.
9.Usaha Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun.
10.Usaha Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara dan membesarkan ikan serta memanen hasilnya.
11.Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk memuat atau membawa ikan baik hasil penangkapan maupun budidaya dengan cara atau alat apapun.
12.Usaha Pembenihan adalah kegiatan untuk mengembangbiakkan ikan dengan alat atau cara apapun.
13.Usaha Pengolahan adalah kegiatan untuk mengawetkan dengan cara atau alat apapun.
14.Usaha Pengumpul adalah kegiatan untuk menyimpan dengan alat atau cara apapun.
15.Perluasan Usaha adalah penambahan jenis kegiatan usaha perikanan dan kelautan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (SIUP).
16.Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP dalah izin tertulis yang harus dimiliki pengusaha perikanan dan kelautan untuk melakukan usaha.
17.Kelengkapan SIUP untuk Perikanan Tangkap Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
18.Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha penangkapan ikan baik dengan atau tanpa kapal perikanan.
19.Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal perikanan.
20.Ikan adalah semua jenis biota yang tumbuh dan hidup di perairan
21.Kapal Perikanan adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan dan atau pengangkutan.
22.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.
23.Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha pembudidayaan dan atau pemenihan ikan.
24.Pengolah adalah usaha untuk mempertahankan mutu atau yang dapat mengubah sifat produk sehingga mendapat manfaat yang sebesar- besarnya.
25.Pengumpul, penampung adalah usaha kegiatan menampung, mengumpulkan, mendistribusikan hasil usaha perikanan untuk tujuan komersial.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
28.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi usaha perikanan di Kabupaten Buton Utara termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK PERIZINAN

Pasal 2

Subyek perizinan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tidak menggunakan modal asing atau tenaga asing di Kabupaten Buton utara.

Pasal 3

(1)Obyek perizinan meliputi bidang usaha:
1. a.Penangkapan;
2. b.Budidaya/pembenihan;
(2)Usaha Penangkapan meliputi:
1. a.Penangkapan dengan menggunakan kapal motor 1 s/d 10 GT dan atau yang berusaha di wilayah laut kewenangan Kabupaten.
2. b.Penangkapan dengan tidak menggunakan kapal motor seperti bagan tancap dan apung, sero.
(3)Usaha Budidaya/pembenihan meliputi:
1. a.Budidaya tambak dengan luas areal lebih dari 2 hektare atau padat tebar benur/benih lebih dari 30.000 ekor/hektar/siklus.
2. b.Budidaya laut, meliputi: b.1 budidaya rumput laut, terdiri dari: b.1.1 Metode lepas dasar lebih dari 20 unit dengan ukuran 100 m2/unit; b.1.2 Metode rakit apung lebih dari 20 unit dengan ukuran 20 rakit/unit; b.1.3 Metode long line lebih dari 40 unit dengan ukuran 20 long line/unit dan 100m/long line b.2 Budidaya ikan dengan metode Keramba Jaring Apung (KJA) lebih dari 2 unit dengan ukuran 4 kantong/unit dan 3 x 3 m per kantong. b.3 Budidaya kekerangan, meliputi: b.3.1 Metode rakit apung lebih dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m/unit, b.3.2 Metode tancap lebih dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m/unit, b.3.3 Metode long line lebih dari 40 unit dengan ukuran 20 long line/unit dan 100m/long line.
3. c.Budidaya air tawar, meliputi: c.1 Metode kolam lebih dari 2 ha atau padat tebar lebih dari 30.000 ekor/ha, c.2 Metode KJA lebih dari 2 unit dengan ukuran 36m2/unit, c.3 Metode keramba lebih dari 5 unit dengan ukuran 20m2/unit, c.4 Pembenihan ikan laut/tawar dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 ekor/bulan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

(1)Jenis Surat Izin Usaha Perikanan Meliputi :
1. a.SIUP, Surat Izin Usaha Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)
2. b.SIPI, Surat Izin Penangkapan Ikan
3. c.SIKPI, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
4. d.Rekomendasi Jasa Kelautan
(2)Setiap usaha perikanan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha cukup membuat satu SIUP.
(3)Untuk usaha jasa kelautan diberikan izin usaha perikanan dalam bentuk surat rekomendasi.

Pasal 5

(1)SIUP penangkapan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
(2)Dalam SIPI dicantumkan mengenai koordinat daerah penagkapan yang diizinkan dan jenis serta ukuran alat penangkapan ikan yang digunakan.

Pasal 6

(1)SIUP Pengangkutan Ikan wajib dilengkapi dengan Surat Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
(2)Dalam SIKPI dicantumkan data kapal, kapasitas palkah, dan jumlah ABK serta pelabuhan pangkalan asli.

Pasal 7

(1)SIUP berlaku selama perusahaan masih melakukan usahanya dan setiap tahun diadakan evaluasi.
(2)SIPI berlaku selama 2 (dua) tahun dan seterusnya dapat diperpanjang kembali.
(3)Perpanjangan SIPI sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dimungkinankan setelah melalui kajian bahwa total penangkapan pada areal tersebut masih dibawah titik lestari.
(4)SIKPI berlaku selama 2 (dua) tahun dan seterusnya dapat diperpanjang kembali.
(5)Rekomendasi Jasa Kelautan untuk kegiatan pemasangan rumpon berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(6)Rekomendasi Jasa Kelautan untuk kegiatan pangkalan kapal penampung berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

(1)Permohonan SIUP untuk usaha penangkapan dan atau pengangkutan dilampiri dengan:
1. a.Rencana usaha;
2. b.Dokumen teknis kapal;
3. c.Lulus uji kapal perikanan;
4. d.Fotokopi KTP;
5. e.Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan;
(2)Pemohon SIUP untuk usaha pembenihan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta jasa kelautan harus dilengkapi dengan:
1. a.Rencana usaha;
2. b.Izin lokasi untuk usaha yang memerlukan akses tanah lebih dari 5 ha;
3. c.Amdal untuk usaha budidaya tambak lebih dari 50 ha;
4. d.Akte Pendirian Perusahaan;
5. e.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. f.Fotokopi KTP;
7. g.Dokumen teknis kapal untuk Izin Pangkalan Kapal Penampung;
8. h.Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan;

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
(2)Dinas bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan peninjauan dilapangan dalam rangka memperoleh data teknis.
(3)Dalam hal usaha perikanan yang karena sifat usahanya tidak memerlukan izin prinsip usaha perikanan, maka pemberikan SIUP beserta kelengkapannya setelah dilakukan pemeriksaan di Lapangan oleh tim yang ditunjuk Kepala Dinas.
(4)Tim melaporkan hasil pemeriksaan di lapangan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 hari kerja.
(5)Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, maka Kepala Dinas mengeluarkan SIUP beserta kelengkapannya seperti SIPI, SIKPI, dan Rekomendasi selambat-lambatnya 2 hari kerja.
(6)Dalam hal penolakan kepada pengusaha perikanan diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan izin sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas.
(7)Setiap usaha perikanan yang telah memiliki SIUP beserta kelengkapnnya dapat melakukan perluasannya setelah mendapat persetujuan pemberi izin.

Pasal 10

(1)Pemegang SIUP berkewajiban:
1. a.Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
2. b.Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan SIUPnya;
3. c.Menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin;
(2)Pemegang SIPI, SIKPI, berkewajiban:
1. a.Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut;
2. b.Memperpanjang masa berlakunya dokumen tersebut di atas satu bulan sebelum masa berlakunya habis;

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…