DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. hak dan kewajiban; b. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; c. pelayanan kesehatan ibu yang meliputi pelayanan kesehatan ibu sebelum hamil, hamil, pelayanan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan keluarga berencana; d. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita; e. sumber daya KIBBLA yang meliputi Tenaga KIBBLA, sarana pelayanan kesehatan dan pendanaan kesehatan; f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; g. pengaduan; h. sanksi administrasi; i. ketentuan penyidikan; j. ketentuan pidana; dan k. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Buton Utara.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
6.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7.Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
8.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki. 10.Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang disingkat Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri. 11.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 12.Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu (PUSTU) adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas. 13.Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya, yang dilakukan di Puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. 14.Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap. 15.Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan seksio sesaria, Histerektomi, Reparasi Ruptura Uteri, cedera kandung/saluran kemih, Perawatan Intensif ibu dan Neonatal, dan Tranfusi darah. 16.Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik. 17.Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSU PONEK adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonates selama 24 jam/7 hari. 18.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. 19.Tempat praktik mandiri tenaga KIBBLA adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. 20.Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan/atau wilayah tertentu. 21.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh. 22.Air Susu Ibu Ekslusif (ASI Ekslusif) adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI. 23.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu. 24.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. 25.Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui. 26.Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari. 27.Bayi adalah anak usia 29 hari sampai 11 bulan. 28.Anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan. 29.Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta. 30.Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. 31.Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum. 32.Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. 33.Keluarga Berencana Paska Salin yang selanjutnya disingkat KB paska salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun. 34.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi baru lahir diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai. 35.Buku Kesehatan Ibu Anak yang selanjutnya disebut buku KIA adalah buku yang berisi catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas dan anak bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. 36.Kohort adalah pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak prasekolah yang dilakukan oleh petugas KIBBLA.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) berasaskan manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan Tenaga KIBBLA.

Pasal 3

Pengaturan KIBBLA bertujuan untuk :

a.terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA;
b.terwujudnya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
c.terjadinya perubahan perilaku masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

BAB III

RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.pelayanan kesehatan ibu yang meliputi pelayanan kesehatan ibu sebelum hamil, hamil, pelayanan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan keluarga berencana;
d.pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
e.sumber daya KIBBLA yang meliputi Tenaga KIBBLA, sarana pelayanan kesehatan dan pendanaan kesehatan;
f.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
g.pengaduan;
h.sanksi administrasi;
i.ketentuan penyidikan;
j.ketentuan pidana; dan
k.ketentuan penutup.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ibu berhak :

a.mendapatkan pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil yang dilakukan pada remaja, calon pengantin, dan/atau pasangan usia subur yang kegiatannya meliputi:
1. 1.pemeriksaan fisik;
2. 2.pemeriksaan penunjang;
3. 3.pemberian imunisasi;
4. 4.suplementasi gizi;
5. 5.konsultasi kesehatan; dan
6. 6.pelayanan kesehatan lainnya.
b.mendapatkan pelayanan antenatal terpadu secara komperhensif dan berkualitas selama kehamilan melalui :
1. 1.mendapatkan konseling, informasi, dan edukasi terkait dengan masa hamil;
2. 2.pelayanan antenatal 10T;
3. 3.pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi;
4. 4.perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi;
5. 5.penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan (dengan berpedoman pada manual rujukan);
6. 6.melibatkan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi;
7. 7.Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama masa kehamilan yang dilakukan:
a.1 (Satu) kali pada trimester pertama;
b.1 (Satu) kali pada trimester kedua; dan
c.2 (Dua) kali pada trimester ketiga.
1. 8.mendapatkan pelayanan kesehatan masa hamil harus dilakukan sesuai standar dan dicatat dalam buku KIA, kohort ibu hamil, dan stiker P4K; dan
2. 9.pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. 10.Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten yang meliputi :
a.mendapatkan konseling, informasi dan edukasi terkait dengan masa bersalin;
b.mendapatkan pelayanan asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
c.pencegahan infeksi pada masa persalinan;
d.mendapatkan asuhan persalinan normal yang sesuai standar pada kala I, kala II, kala III dan kala IV;
e.mendapatkan pertolongan persalinan yang bersih dan aman;
f.mendapatkan pelayanan persalinan dan tercatat dalam buku KIA dan kohort ibu bersalin;
g.mendapatkan layanan rujukan kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi/Rumah Sakit; dan
h.inisiasi menyusu dini (IMD). 11.Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas :
a.mendapatkan konseling, informasi, dan edukasi terkait dengan masa nifas;
b.pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu tubuh;
c.pemeriksaan tinggi fundus uteri (Involusi Uterus);
d.pemeriksaan lochea dan pengeluaran per vaginam lainnya;
e.pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan;
f.pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vitamin A pertama;
g.pelayanan KB pasca salin sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
h.mendapatkan pelayanan nifas dan tercatat dalam buku KIA dan kohort ibu bersalin;
i.mendapatkan kunjungan nifas atau masa sesudah melahirkan (sampai 42 hari).
j.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.
k.memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
l.mendapatkan pelayanan tatalaksana kasus dan rujukan ke fasilitas yang lebih kompeten.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

a.pelayanan asuhan bayi baru lahir pada 24 jam pertama dan 6 minggu pertama kehidupannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
b.inisiasi menyusu dini (IMD);
c.air susu kolostrum;
d.air susu ibu eksklusif;
e.imunisasi dasar yang berkualitas;
f.mendapatkan pelayanan dan tercatat dalam buku KIA dan kohort bayi;
g.mendapatkan injeksi Vitamin K, Imunisasi Hepatitis B dan Bcg dan salep mata pada bayi baru lahir; dan
h.mendapatkan pelayanan tatalaksana kasus dan rujukan ke fasilitas yang lebih kompeten.

Pasal 7

Setiap bayi berhak mendapatkan :

a.pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan;
b.pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan;
c.pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Bayi;
d.pemberian Vitamin A;
e.stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK);
f.konseling asi eksklusif; dan
g.merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompeten.

Pasal 8

Setiap anak balita berhak mendapatkan:

a.imunisasi dasar lengkap dan berkualitas;
b.pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
c.lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan;
d.makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
e.stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak (SDIDTK);
f.pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan;
g.pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun;
h.upaya pola mengasuh Anak;
i.pemantauan pertumbuhan;
j.pemantauan perkembangan;
k.pemantauan gangguan tumbuh kembang;
l.merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompeten.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Wajib :

a.melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
b.memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
c.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
d.menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
e.memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA, stiker P4K dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak antara lain posyandu, tabungan persalinan, dana sosial persalinan, keluarga sehat, dan ambulans kelurahan;
f.menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
g.melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
h.melakukan audit maternal perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian dan kesakitan ibu masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir;
i.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
j.mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
k.menyediakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l.melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi; dan
m.menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

Pasal 10

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib :

a.mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
b.memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
c.memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
d.membuat keputusan klinik;
e.meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…