DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN BAB IV HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABPEMERINTAH DAERAH BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA BAB VIII SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA BAB IX STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN BAB X PELAKU OLAHRAGA BAB XI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PENDANAAN KEOLAHRAGAAN BAB XIV PENGAWASAN BAB XV PENGHARGAAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Buton Utara harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai event yang diselenggarakan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah harus membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur penyelenggaraan keolahragaan;
d.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan 4 Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10.Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Buton Utara.
11.Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
12.Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
13.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14.Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
17.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Induk Organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota fedarasi cabang olahraga internasioanal yang bersangkutan.
19.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
20.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
21.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
22.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
23.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
24.Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
25.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
26.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmateriil.
27.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
28.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
30.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
31.Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
32.Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
33.Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
b.menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpism;
c.mempererat persaudaraan dan kesatuan;
d.memperkokoh ketahanan daerah; dan
e.menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan insternasional.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan, terdiri atas:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan.
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ini meliputi:

a.Hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
b.pembinaan dan pengembangan olahraga
c.pengelolaan keolahragaan
d.Penyelenggaraan Kejuaraan
e.Prasarana dan sarana olahraga.
f.Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.
g.Pelaku olahraga
h.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
i.Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan
j.Pendanaan, pengawasan dan penghargaan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standarisasi keolahragaan nasional di daerah.
(2)Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu dan berkesinambungan.
(3)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.rapat koordinasi Daerah;
2. b.rapat kerja Daerah; dan/atau
3. c.rapat konsultasi Daerah.
(4)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara:
1. a.hierarki intra sektoral;
2. b.fungsional lintas sektoral; dan
3. c.instansional multi sektoral.
(5)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
3. c.pengelolaan keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
7. g.pendanaan keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
9. i.peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
10. j.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
12. l.penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
13. m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
14. n.pemberian penghargaan;
15. o.pelaksanaan pengawasan; dan
16. p.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite olahraga Daerah, organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014