DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, antara lain dengan melaksanakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/ Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud dalarn huruf a, huruf b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerab Kabupaten Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMOR 9 TAHUN2022 TENTANG PENYERTAANMODALDAERAHKABUPATENBUTONUTARA PADABANKSULAWESITENGGARA BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAHPADABANKSULAWESITENGGARA. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRA.KYAT DAERAHKABUPATENBUTONUTARA dan BUPATJBUTON UTARA

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

BAB L

KETENTUANUMUM

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kas yang telah dianggarkan dalam Kas Daerah.

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Togas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prmsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
6.Bank Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bank Sultra adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7.Bagian Keuntungan bagi Pemerintah Daerah adalah bagian keuntungan bersih BPD Sultra setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB II

BENTUK DAN TATACARA PENYERTMN MODAL

Pasal 5

Penyertaan ModaJ Pemerintab Daerah pada Bank Sultra sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

(1)Besa.ran nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintab Daerah pada Bank Sultra yang dialokasikan secara bertahap pada tabun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tahapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra cliatur dengan Peraturan Bupati.

BAB ILL

BESARAN PENYERTAANMODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal dilakukan dengan cara menyerahkan uang tunai yang dibuktikan dengan Serita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintab Daerah kepada Bank SuJtra.
(2)Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dalam ayat (1), Bank Sultra wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan Modal diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Pembagian keuntungan penyertaan modal Pemerintah Daerah dihitung secara proporsional antara Pemerintah Daerah dengan Bank Sultra.
(2)Besamya pembagian keuntungan dari hasil Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi Pajak Bank Sultra.
(3)Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setor ke Kas Daerah pada setiap akhir tahun buku Bank Sultra.
(1)Bank Sultra berhak atas Penyertaan Modal Daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan.
(2)Bank Sultra wajib menerbitkan sertifikat saham atas penyertaan modal yang diterirna.
(3)Bank Sultra wajib melakukan pengelolaan Penyertaan Modal berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Bank Sultra wajib menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan Penyertaan Modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham BPD Sultra.
(3)Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden dan/ atau bunga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

BAB VI

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PasaJ 7

Pasal 11

( 1) Semua Penyertaan Modal Pemerintab Daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra.

(2)Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pera tu ran Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 10

(1)Bank Sultra wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
(2)Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sultra wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati sebagai baban evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(3)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan pada DPRD Kabupaten Buton Utara.

Pasal 9

(1)Bupati dapat menunjuk pejabat profesional dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pembagian keuntungan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PADA BANK SULAWESI TENGGARA: (9/37 /2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9 MUH. HARDHY MUSLIM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA. w Diundangkan di Buranga pada tanggal 2 2 - z... 2022 MUH. RIDW AN ZAKARIAH BUPATI BUTON UTARA, r~ Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~2. -2.- 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Uta.ra.

BAB VII

PEMBJNAAN DANPENGAWASAN

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…