DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, PENYEDIAAN, PENYERAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamantkan Bupati

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utllitas perumahan dan permukiman;

c.bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 1
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20145 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman. 4

BAB II

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 2

(1)Setiap Perumahan dan Permukiman dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(2)Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perumahan yang memiliki luas tanah lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi);
2. b.perumahan yang memiliki kurang 5000 m2 (lima ribu meter persegi).

Pasal 3

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.jaringan jalan;
b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.jaringan drainase; dan
d.tempat pembuangan sampah.

Pasal 4

(1)Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat berupa :
1. a.sarana perniagaan atau perbelanjaan;
2. b.sarana pendidikan;
3. c.sarana kesehatan;
4. d.sarana peribadatan;
5. e.sarana rekreasi dan olah raga;
6. f.sarana pemakaman;
7. g.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
(2)Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, antara lain :
1. a.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
2. b.sarana peribadatan;

Pasal 5

Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.jaringan air bersih;
b.jaringan listrik;
c.jaringan telepon; 5
d.jaringan transportasi;
e.sarana pemadam kebakaran berupa hydrant dan tabung beroda;
f.sarana penerangan jalan umum; dan
g.drainase.

Pasal 6

Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5

BAB III

PENYEDIAAN

Pasal 7

(1)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum meliputi:
1. a.rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
2. b.rencana penyediaan atau peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman.
(2)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.administratif;
2. b.teknis; dan
3. c.ekologis.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.status penguasaan kaveling tanah; dan
2. b.kelengkapan perizinan.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.gambar struktur yang dilengkapi dengan gambar detail teknis;
2. b.jenis bangunan; dan
3. c.cakupan layanan.
(5)Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan; dan
2. b.mengutamakan penggunaan energi non fosil untuk Utilitas Umum. 6
(6)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus mempertimbangkan kelayakan hunian serta kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.
(7)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pencabutan izin usaha;
3. c.pencabutan insentif; dan/atau
4. d.denda administratif.
(8)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Perencanaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh setiap orang yang wajib memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan izin usaha; dan/atau
4. d.denda administratif.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Pasal 10

(1)Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pengembang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
(2)Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. b.keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian; dan
3. c.ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYEDIAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYEDIAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009