DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG KETENTUAN UMUM,HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB,KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM,PENDATAAN,WADAH KOORDINASI DAN PELAYANAN TERPADU,PERAN SERTA MASYARAKAT,PEMBIAYAAN,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah kabupaten berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan, strategi dan program tingkat kabupaten dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
5.Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
6.Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
7.Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Ciamis dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Ciamis.
17.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14). 4
8.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan kemiskinan termasuk lembaga yang diberi tugas secara khusus menangani kemiskinan.
13.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan.

Pasal 3

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

a.penduduk miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan; dan
b.penduduk miskin hasil verifikasi pemerintah daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

a.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
b.kebijakan, strategi dan program;
c.pendataan;
d.wadah koordinasi dan pelayanan terpadu;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pembiayaan. 5

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Setiap penduduk miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

(1)Setiap penduduk miskin berkewajiban memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
(2)Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.
(3)Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

a.mengupayakan terpenuhinya hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b.menyusun rencana, kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan; dan
c.menyediakan alokasi dana yang cukup dan memadai dalam APBD dengan peningkatan anggaran setiap tahunnya.

Pasal 8

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab atas:

a.pemenuhan hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap penduduk miskin. 6

Pasal 9

Untuk memenuhi hak-hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud Pasal 5 diwujudkan melalui kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 10

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011