DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Nomor: 13
Tahun: 2011
Ditetapkan: 18 Agustus 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. HAK DAN TANGGUNG JAWAB 3. PENANGANAN FAKIR MISKIN 4. TUGAS DAN WEWENANG 5. SUMBER DAYA 6. KOORDINASI DAN PENGAWASAN 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. KETENTUAN PIDANA 9. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
c.bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
d.bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;
e.bahwa . . .
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin; Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2.Penanganan . . .
2.Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3.Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
4.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penanganan fakir miskin berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.nondiskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan; dan
f.pemberdayaan.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Fakir miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 4

Fakir miskin bertanggung jawab:

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan . . .
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d.berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB III

PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 5

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 6

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 7

(1)Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengembangan . . .
2. a.pengembangan potensi diri;
3. b.bantuan pangan dan sandang;
4. c.penyediaan pelayanan perumahan;
5. d.penyediaan pelayanan kesehatan;
6. e.penyediaan pelayanan pendidikan;
7. f.penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
8. g.bantuan hukum; dan/atau
9. h.pelayanan sosial.
(2)Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
2. b.peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
3. c.jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
4. d.kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
5. e.koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 8

(1)Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
(2)Dalam . . .
(2)Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
(3)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
(4)Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
(6)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
(7)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
(8)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
(9)Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Pasal 9

. . .

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (30)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (30)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016