DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah dalam mewujudkan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 25); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015, Nomor 147 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 25), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi penyediaan alat Pilkades-el, pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan. 4
(3)Tim teknis Pilkades-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bertugas:
1. a.menyiapkan sarana dan prasarana Pilkades- el sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
2. b.melakukan pelatihan singkat kepada Panitia Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat Pilkades-el;
3. c.mengunggah, memasukkan tanda gambar, dan foto calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
4. d.menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan Pilkades-el sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
5. e.membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul terkait hal teknis peralatan Pilkades-el pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
6. f.melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
  1. 2.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana;
i.bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 5
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.belum pernah menduduki jabatan sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari 2 (dua) kali.
1. 3.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh instansi terkait;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli;
5. e.fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh instansi terkait;
6. f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. g.surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan, surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap dari pengadilan negeri; 6
8. h.surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
9. i.surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
10. j.surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari 2 (dua) kali yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
(2)Jika ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. a.apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar belum terbit, maka surat keterangan lulus dan ijazah dalam proses dari pejabat yang berwenang dapat dijadikan sebagai pengganti kelengkapan persyaratan;
2. b.apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar hilang, harus menunjukan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat keterangan dari instansi terkait;
(3)Jika akta kelahiran atau surat kenal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
1. a.masih dalam proses, surat resi atau surat tanda terima permohonan pembuatan akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dijadikan sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan; atau
2. b.hilang, harus menunjukan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat keterangan dari instansi terkait.
  1. 4.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Musyawarah Desa yang dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. 7
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keterwakilan wilayah rukun warga yang dapat terdiri dari atas:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh pendidikan;
4. d.perwakilan kelompok tani;
5. e.perwakilan kelompok perajin;
6. f.perwakilan kelompok pedagang;
7. g.perwakilan kelompok perempuan;
8. h.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. i.perwakilan kelompok pemuda;
10. j.ketua Rukun Tetangga;
11. k.Ketua Rukun Warga; dan
12. l.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(5)Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
(6)Jumlah unsur masyarakat peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa.
(7)Ketentuan mengenai jumlah unsur masyarakat peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

5.Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 63A dan Pasal 63B sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

(1)Panitia Pemilihan antar waktu terdiri dari unsur Perangkat Desa dan masyarakat.
(2)Jumlah Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
(3)Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD. 8

Pasal 63B

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pelaksanaan;
c.pelaporan; dan
d.pengesahan dan pelantikan.
1. 6.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63B huruf a meliputi:

a.BPD membentuk Panitia Pemilihan antar waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
b.Panitia Pemilihan antar waktu mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Panitia Pemilihan antar waktu terbentuk;
c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
d.Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c melakukan pengumunan dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
e.Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
f.Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
g.dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan antar waktu melakukan seleksi tambahan; 9
h.seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf g terdiri atas:
a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
b.tingkat pendidikan; dan/atau
c.persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
i.apabila Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
j.apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf i Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
1. 7.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63B huruf b meliputi:

a.penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
b.pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan antar waktu dan peserta Musyawarah Desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
c.dalam hal hasil perolehan suara terhadap Calon Kepala Desa mendapat dukungan terbanyak sama, diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon Kepala Desa yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama; dan
d.dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf c hasilnya tetap sama, Camat memfasilitasi musyawarah yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Musyawarah Desa sampai tercapainya permufakatan.
1. 8.Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 65A, Pasal 65B dan Pasal 65C sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 65A

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63B huruf c meliputi:

a.hasil pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaporkan oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada Musyawarah Desa untuk disahkan;
b.Panitia Pemilihan antar waktu melaporkan hasil pengesahan pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
c.BPD melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dari Panitia Pemilihan antar waktu.

Pasal 65B

Tahap pengesahan dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63B huruf d meliputi:

a.Bupati mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf c paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima laporan dari BPD; dan
b.Bupati melantik Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterbitkan dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 61

Pasal 63A

Pasal 63B

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 65A

Pasal 65B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 61

Pasal 63A

Pasal 63B

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 65A

Pasal 65B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015