DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ciamis

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan dan nonperizinan yang pasti, perlu dibuat peraturan mengenai perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
16.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191;
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
19.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal; (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS DAN BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
9.Aparat Penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai di dalam Perangkat Daerah penyelenggara perizinan dan nonperizinan.
10.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
12.Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP- el.
13.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
14.Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
15.Izin adalah dokumn yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16.Nonizin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang memberi pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
18.Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
19.Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.partisipasif;
d.akuntabilitas;
e.kepentingan umum;
f.profesionalisme;
g.kesamaan hak; dan
h.keseimbangan hak dan kewajiban.
i.manfaat;
j.keadilan; dan
k.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

(1)Perizinan dan nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
(2)Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan meliputi:
1. a.fungsi;
2. b.wewenang;
3. c.pengelompokan;
4. d.subjek dan objek;
5. e.standar pelayanan;
6. f.penyederhanaan jenis dan prosedur;
7. g.penyelenggara; dan
8. h.pengelolaan pengaduan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan bertujuan untuk:

a.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
b.mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
c.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
d.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yaitu terwujudnya terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB II

FUNGSI

Pasal 6

Perizinan dan nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

a.instrumen pemerintahan;
b.yuridis preventif;
c.pengendalian;
d.koordinasi; dan
e.pengawasan publik.

Pasal 7

(1)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat.
(2)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan kepastian hukum yang terkait dengan perizinan dan nonperizinan;
2. b.mengatur perbuatan individual;
3. c.memberikan perlindungan hukum; dan
4. d.melindungi kepentingan umum. barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

(1)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk:

a.mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi dan lingkungan secara cepat, tepat serta terkoordinasi; dan
b.mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan dan nonperizinan yang pasti, perlu dibuat peraturan mengenai perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
16.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191;
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
19.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal; (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS DAN BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
9.Aparat Penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai di dalam Perangkat Daerah penyelenggara perizinan dan nonperizinan.
10.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
12.Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP- el.
13.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
14.Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
15.Izin adalah dokumn yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16.Nonizin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang memberi pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
18.Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
19.Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.partisipasif;
d.akuntabilitas;
e.kepentingan umum;
f.profesionalisme;
g.kesamaan hak; dan
h.keseimbangan hak dan kewajiban.
i.manfaat;
j.keadilan; dan
k.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

(1)Perizinan dan nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
(2)Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan meliputi:
1. a.fungsi;
2. b.wewenang;
3. c.pengelompokan;
4. d.subjek dan objek;
5. e.standar pelayanan;
6. f.penyederhanaan jenis dan prosedur;
7. g.penyelenggara; dan
8. h.pengelolaan pengaduan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan bertujuan untuk:

a.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
b.mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
c.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
d.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Pasal 5

BAB II

FUNGSI

Pasal 6

Perizinan dan nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

a.instrumen pemerintahan;
b.yuridis preventif;
c.pengendalian;
d.koordinasi; dan
e.pengawasan publik.

Pasal 7

(1)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat.
(2)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan kepastian hukum yang terkait dengan perizinan dan nonperizinan;
2. b.mengatur perbuatan individual;
3. c.memberikan perlindungan hukum; dan
4. d.melindungi kepentingan umum. barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

(1)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk:

a.mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi dan lingkungan secara cepat, tepat serta terkoordinasi; dan
b.mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013