DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi Ketentuan Umum, Perencanaan dan Penetapan, Pengembangan, Penelitian, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Sistem Informasi, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang menyebabkan tidak terwujudnya kemandirian pangan dan ketahanan pangan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Dan BUPATI CIAMIS, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian.
6.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
12.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
13.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.desentralisasi;
b.manfaat;
c.keberlanjutan dan konsisten;
d.keterpaduan;
e.keterbukaan dan akuntabilitas;
f.kebersamaan dan gotong royong;
g.partisipatif;
h.keadilan;
i.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
j.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k.keragaman; dan
l.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

(1)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Pemerintah Daerah Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan Dinas untuk menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(4)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(5)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
3. c.rencana kerja pemerintah daerah.
(6)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
(7)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(2)Perencanaan Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pengganti.
(3)Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lahan Pertanian basah yang memiliki produktivitas Lahan potensial.

Pasal 6

(1)Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait; dan
3. c.menampung aspirasi masyarakat.
(3)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan ekonomi petani;
2. b.kesediaan petani sebagai pemilik lahan;
3. c.rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

(1)Dinas mengusulkan program kegiatan Pelindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan daerah.
(2)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
(3)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
1. a.lokasi dan jumlah luas lahan pertanian;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupatenmenetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkerlanjutan.
(2)Pemerintah Daerah Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penetapan:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(4)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(6)Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
2. b.invetarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. c.kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
4. d.koordinasi di tingkat Desa;
5. e.koordinasi di tingkat Kecamatan;
6. f.koordinasi di tingkat Kabupaten.

Pasal 9

(1)Penetapan Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

Pasal 10

(1)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang tersebar pada Kecamatan di Daerah.
(2)Luas Lahan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak termasuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipersiapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Luas dan sebaran lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati di tiap-tiap Kecamatan.
(4)Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk cadangan lahan pertanian pangan apabila terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014