DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM,PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, PEMBIAYAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;
c.bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Ciamis sebagaimana pertimbangan huruf b perlu adanya jaminan penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai c, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
12.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
5.Bupati adalah Bupati Ciamis. 4
6.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8.Kepala Dinas adalah Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
9.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenaf faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10.Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah.
11.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
14.Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
15.Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
16.Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Pasal 2

Penyelenggaraan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.berkelanjutan dan konsisten;
c.produktif;
d.keterpaduan;
e.keterbukaan dan akuntabilitas;
f.kebersamaan dan gotong royong;
g.partisifasif;
h.keadilan;
i.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
j.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k.desentralisasi; 5
l.tanggungjawab;
m.keragaman; dan
n.sosial dan budaya.

Pasal 3

Penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lahan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revilitasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan;
e.pembinaan;
f.pengendalian;
g.pengawasan;
h.sistem informasi;
i.perlindungan dan pemberdayaan petani;
j.pembiayaan; dan
k.peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memuat penyelenggaran pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
(2)Rencana penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan dan;
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Rencana penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. 6
(4)Rencana penyelenggaraan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap :
1. a.tanah terlantar;
2. b.alih fungsi lahan pertanian.
(5)Rencana penyelenggaraan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan mengenai penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan, lahan pertanian dan cadangan lahan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2).
(2)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait; dan
3. c.menampung aspirasi masyarakat.
(3)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
1. a.kondisi sosial dan ekonomi petani;
2. b.kesediaan petani sebagai pemilik lahan;
3. c.rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

(1)Dinas mengusulkan program penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2)Usulan program kegiatan penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
(3)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
1. a.lokasi dan jumlah luas lahan pertanian;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan; 7
2. b.invetarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. c.kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
4. d.rapat koordinasi di tingkat Desa;
5. e.rapat koordinasi di tingkat Kecamatan;
6. f.rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.

Pasal 9

(1)Penetapan luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

Pasal 10

(1)Luas lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)merupakan lahan inti.
(2)Lahan diluar lahan inti dalam kawasan lahan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan cadangan.
(3)Luas dan sebaran lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati di tiap-tiap Kecamatan.
(4)Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk cadangan lahan pertanian pangan apabila terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2024