(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis, dinyatakan tetap berlaku sampai PD BPR Surya Galuh mendapatkan ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undamgan.
(2)Ketentuan mengenai modal dasar masing-masing PD BPR BKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku paling sedikit sebesar Rp. 8.000.000.0000 (delapan milyar rupiah).
(3)Pengaturan pembagian laba bersih PD BPR BKPD sebagaimana dimaksud ayat (1)sebagai berikut :
1.bagian laba untuk Daerah 50 % (lima puluh perseratus)
2.cadangan umum 15 % (lima belas perseratus)
3.cadangan tujuan 15 % (lima belas perseratus)
4.dana kesejahteraan 10 % (sepuluh perseratus)
5.jasa produksi 10 % (sepuluh perseratus) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 4 Desember 2017 BUPATI CIAMIS, Cap/ttd H. IING SYAM ARIFIN Diundangkan di Ciamis pada tanggal 4 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/ttd H. ASEP SUDARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (NOMOR 14/263/2017). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, AEP SUNENDAR SH., MH NIP. 19621018 198303 1 005 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIAMIS I. UMUM Dalam pengembangan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat sebagai badan usaha milik daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang maksimal dan dapat diandalkan, terdapat kendala yang dihadapi oleh PD BPR BKPD Lakbok, PD BPR BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang. Adapun kendala yang dihadapi salah satunya yaitu keterbatasan sumberdaya permodalan yang sampai dengan saat ini belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal dasar dan modal inti sebagaimana ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. Oleh Karena itu untuk meningkatkan kemampuan permodalan sehingga mempunyai daya saing usaha yang terkoordinasi dan efisiensi serta untuk mengefektifkan pengawasan dan, dipandang dengan baik dalam satu manajemen badan usaha milik daerah, pada tahun 2016 telah dilakukan upaya penggabungan perusahaan PD. BPR BKPD Lakbok, PD. BPR BKPD Pangandaran dan PD. BPR BKPD Cijulang menjadi satu PD. BPR melalui mekanisme konsolidasi menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh. Namun dalam perkembangannya, proses pengajuan ijin konsolidasi PD BPR BKPD Lakbok, PD BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang menjadi PD BPR Surya Galuh belum dapat terlaksana. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang berwenang mengeluarkan perijinan belum memberikan ijin konsolidasi dan menyatakan proses pengajuan ijin konsolidasi PD BPR BKPD Lakbok, PD BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang menjadi PD BPR Surya Galuh dihentikan dan dikembalikan untuk sementara waktu. Sehubungan hal tersebut, sebagai landasan operasional PD BPR BKPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah dan sampai diterbitkannya ijin konsolidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis. Hal ini mengingat pada Perda Nomor 12 Tahun 2015 belum terdapat ketentuan yang mengamanatkan aturan kelembagaan atau manajemen PD BPR BKPD pada saat PD BPR Surya Galuh belum mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan. 6 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 51