DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIAMIS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa PD BPR Surya Galuh hasil konsolidasi PD BPR BKPD Pangandaran, dan PD BPR BKPD Cijulang belum terbentuk.
c.bahwa PD BPR BKPD sebagaimana dimaksud huruf b, memerlukan landasan hukum sampai terbentuknya PD BPR Surya Galuh.
d.bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
7.Peraturan Persiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
15.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; 3
16.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
18.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lambaga Jasa Keuangan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIAMIS Pasal I Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Selama konsolidasi belum mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan, PD BPR BKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, dan c, tetap menjalankan kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis sampai dengan terbitnya ijin konsolidasi.
(2)Sejak diterbitkannya ijin konsolidasi oleh Otoritas Jasa keuangan, PD BPR BKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, b, dan c dinyatakan dibubarkan tanpa likuidasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

(1)PD. BPR Surya Galuh dapat mengubah kegiatan usaha dari kegiatan usaha prinsip konvensional dengan kegiatan usaha prinsip syariah.
(2)Tata cara perubahan kegiatan usaha PD. BPR Surya Galuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut : 4

Pasal 21

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis, dinyatakan tetap berlaku sampai PD BPR Surya Galuh mendapatkan ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undamgan.
(2)Ketentuan mengenai modal dasar masing-masing PD BPR BKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku paling sedikit sebesar Rp. 8.000.000.0000 (delapan milyar rupiah).
(3)Pengaturan pembagian laba bersih PD BPR BKPD sebagaimana dimaksud ayat (1)sebagai berikut :

1.bagian laba untuk Daerah 50 % (lima puluh perseratus)
2.cadangan umum 15 % (lima belas perseratus)
3.cadangan tujuan 15 % (lima belas perseratus)
4.dana kesejahteraan 10 % (sepuluh perseratus)
5.jasa produksi 10 % (sepuluh perseratus) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 4 Desember 2017 BUPATI CIAMIS, Cap/ttd H. IING SYAM ARIFIN Diundangkan di Ciamis pada tanggal 4 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/ttd H. ASEP SUDARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (NOMOR 14/263/2017). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, AEP SUNENDAR SH., MH NIP. 19621018 198303 1 005 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIAMIS I. UMUM Dalam pengembangan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat sebagai badan usaha milik daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang maksimal dan dapat diandalkan, terdapat kendala yang dihadapi oleh PD BPR BKPD Lakbok, PD BPR BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang. Adapun kendala yang dihadapi salah satunya yaitu keterbatasan sumberdaya permodalan yang sampai dengan saat ini belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal dasar dan modal inti sebagaimana ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. Oleh Karena itu untuk meningkatkan kemampuan permodalan sehingga mempunyai daya saing usaha yang terkoordinasi dan efisiensi serta untuk mengefektifkan pengawasan dan, dipandang dengan baik dalam satu manajemen badan usaha milik daerah, pada tahun 2016 telah dilakukan upaya penggabungan perusahaan PD. BPR BKPD Lakbok, PD. BPR BKPD Pangandaran dan PD. BPR BKPD Cijulang menjadi satu PD. BPR melalui mekanisme konsolidasi menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh. Namun dalam perkembangannya, proses pengajuan ijin konsolidasi PD BPR BKPD Lakbok, PD BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang menjadi PD BPR Surya Galuh belum dapat terlaksana. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang berwenang mengeluarkan perijinan belum memberikan ijin konsolidasi dan menyatakan proses pengajuan ijin konsolidasi PD BPR BKPD Lakbok, PD BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang menjadi PD BPR Surya Galuh dihentikan dan dikembalikan untuk sementara waktu. Sehubungan hal tersebut, sebagai landasan operasional PD BPR BKPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah dan sampai diterbitkannya ijin konsolidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis. Hal ini mengingat pada Perda Nomor 12 Tahun 2015 belum terdapat ketentuan yang mengamanatkan aturan kelembagaan atau manajemen PD BPR BKPD pada saat PD BPR Surya Galuh belum mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan. 6 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 51

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…