DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 22 pasal, 15 bab yaitu ketentuan umum, pembentukan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat, nama dan logo, bentuk badan hukum, peralihan hak dan kewajiban, kekayaan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat, modal, tugas dan fungsi, organisasi, tahun buku dan penggunaan laba bersih, pembinaan, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembubaran, ketentuan peralihan, ketentuan lain dan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD;
c.bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIAMIS 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat PD. BPR Surya Galuh adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
8.Pemilik adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah.
9.Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Surya Galuh.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Surya Galuh.
11.Direksi adalah Direksi PD. BPR Surya Galuh.
12.Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Surya Galuh.
13.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
14.Daftar penilaian kerja pengurus adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional
16.Modal Dasar adalah modal efektif yang harus disetor dan dipenuhi oleh Pemilik.
17.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.
18.Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha PD. BPR yang dilakukan berdasarkan hukum Islam antara PD. BPR dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. 5
19.Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) atau lebih PD. BPR, dengan cara mendirikan PD. BPR baru dan membubarkan PD. BPR tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
20.Kantor Cabang adalah kantor PD. BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PD. BPR.
21.Kantor Kas adalah kantor PD. BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
22.Daftar Tidak Lulus (DTL) adalah daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap dewan pengawas, direksi dan pimpinan cabang.

BAB II

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) hasil konsolidasi dari 3 (tiga) PD. BPR BKPD.
(2)PD. BPR BKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil konsolidasi dari :
1. a.PD. BPR BKPD Lakbok;
2. b.PD. BPR BKPD Pangandaran;
3. c.PD. BPR BKPD Cijulang;
(3)Pada saat berdirinya PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas.
(4)Kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di ibukota Kabupaten Ciamis.
(5)Kantor Cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
1. a.PD. BPR Surya Galuh Kantor Cabang Lakbok.
2. b.PD. BPR Surya Galuh Kantor Cabang Pangandaran
3. c.PD. BPR Surya Galuh Kantor Cabang Cijulang
4. d.PD. BPR Surya Galuh Kantor Cabang Ciamis
5. e.PD. BPR Surya Galuh Kantor Kas Rancah
(6)PD.BPR hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor kas baru lainnya di dalam dan di luar Kabupaten Ciamis dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
(7)Pembukaan Kantor Cabang dan/atau kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

NAMA DAN LOGO

Pasal 3

(1)Nama Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah “Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh” selanjutnya disebut PD. BPR Surya Galuh. 6
(2)Untuk penegasan identitas PD. BPR, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Nama panggilan dan logo perusahaan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi PD. BPR.
(4)Nama panggilan dan logo perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

Bentuk badan hukum PD. BPR Surya Galuh adalah Perusahaan Umum Daerah.

BAB V

PERALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Dengan adanya konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, maka :
1. a.Seluruh aset dan kekayaan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban keuangan menjadi tanggung jawab PD. BPR hasil konsolidasi, kecuali yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang menjadi tanggung jawab masing-masing Dewan Pengawas dan/atau Direksi dan/atau Pegawai dari PD. BPR BKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebelum dilakukan konsolidasi.
2. b.Segala hak dan kewajiban, status dan produk hukum, kekayaan/aset, pegawai, usaha, termasuk kedudukan hukum atas perikatan, perizinan dan lain-lain dari 3 (tiga) PD. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah ini beralih kepada PD. BPR Surya Galuh.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, berlaku sejak diterbitkannya ijin konsolidasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

KEKAYAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 6

1) Kekayaan PD. BPR Surya Galuh terdiri dari barang bergerak dan/atau tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, surat-surat berharga dan aset lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Seluruh kekayaan PD. BPR Surya Galuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 7

BAB VII

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar PD. BPR Surya Galuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dengan modal disetor Rp. 9.618.376.216,- (sembilan milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah).
(2)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Ciamis, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan dan tatacara penambahan/pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(5)Modal disetor PD. BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(6)Bagian modal disetor yang digunakan sebagai modal kerja sekurang- kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus).

BAB VIII

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

(1)PD. BPR Surya Galuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD. BPR Surya Galuh mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.pemberi kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
3. c.pelaksana kerja sama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
4. d.penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
5. e.penyelenggara sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

BAB IX

ORGANISASI

Pasal 10

Organ PD. BPR Surya Galuh terdiri dari :

a.Pemilik;
b.Dewan Pengawas;
c.Direksi.

Pasal 11

(1)Pemilik mempunyai kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
(2)Pemilik dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai Pemilik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilik diatur dalam Peraturan Bupati, sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015