DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM,TUJUAN,PRINSIP DAN STRATEGI,PEMENUHAN HAK - HAK ANAK,TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT,TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA,DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK,PENDANAAN,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasar Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan kebijakan pemenuhan Hak Anak dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak;
c.bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668 ):
5.Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698 );
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulanagan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511)
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80); 4
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
27.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 2);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 20);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. 5
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota.
10.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
11.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
12.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLAsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;
15.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
17.Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental , intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menerina hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
18.Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas tahun), mengikuti anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua / keluarga.
19.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang mmeberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 6
20.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
22.Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili kepentingan dan partisipasi Anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
23.Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologi, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan , serta fungsi social termasuk pemenuhan anak
24.Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
25.Sekolah Adiwiyata adalah Program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
26.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
27.Puskesmas Ramah Anak (PRA adalah) Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
28.Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis rukun warga, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
29.Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
30.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengeruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikolog.
31.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada pelayanan neonatal esensial sesuai yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter dan atau dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda register (STR).
32.Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter dan atau dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda register (STR) dan diberikan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM.
33.Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh puskesmas. 7
34.Bayi baru lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
35.Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.
36.Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
37.Anak Pra Sekolah adalah anak umur 60 bulan sampai dengan 72 bulan.
38.Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.
39.Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, Masyarakat, organisasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
d.sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 3

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi Anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 4

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak dalam :

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Daerah; 8
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
c.setiap gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat Keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
d.setiap pelaksanaan kegiatan Dunia Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk turut bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

BAB IV

PEMENUHAN HAK - HAK ANAK

Pasal 5

(1)5 (lima) kluster pemenuhan hak anak meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak dalam lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.hak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.hak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.hak mendapatkan perlindungan khusus.

Pasal 6

(1)Setiap anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 hurup a sebagai berikut :
1. a.memiliki akte kelahiran gratis;
2. b.dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alas an hukum yang syah demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terakhir;
3. c.menjalankan keyakinan secara damai;
4. d.kebebasan berkumpul dan membentuk organisasi yang sesuai dengan anak;
5. e.mendapatkan informasi yang aman, sehat dan bijak;
6. f.diperlakukan manusiawi tanpa ada kekerasan ketika berhadapan dengan hukum;
7. g.setiap anak memiliki kartu identitas.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan sebagai berikut :
1. a.menjamin pembuatan akte kelahiran anak;
2. b.memberikan anak untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi sesuai dengan keinginannya; 9
3. c.memberikan ruang kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan anak;
4. d.mengawasi anak untuk mendapatkan akses informasi yang aman, sehat dan bijak;
5. e.melindungi anak dari kekerasan, exsploitasi dan ketika berhadapan dengan hukum.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan sebagai berikut :
1. a.menyediakan pelayanan pembuatan akte kelahiran yang cepat, mudah dan gratis;
2. b.memberikan ruang kepada anak untuk berpendapat, berekspresi sesuai dengan keinginannya;
3. c.melibatkan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dari mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
4. d.menyediakan informasi yang sehat, aman dan bijak bagi anak;
5. e.menyediakan Kartu Identitas Anak.

Pasal 7

(1)Setiap anak berhak mendapatkan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b sebagai berikut :
1. a.diasuh dan dirawat oleh orang tua;
2. b.tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan untuk kepentingan terbaik anak;
3. c.pemindahan pola asuh anak secara paksa;
4. d.mendapatkan pengasuhan alternative jika orang tuanya meninggal atau tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;
5. e.mendapat pola asuh yang baik dari kedua orang tuanya.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagai berikut :
1. a.memberikan pola asuh yang baik, kasih sayang, perhatian, fasilitas dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak;
2. b.memberikan dukungan kesejahteraan;
3. c.menjaga anak untuk tidak terjebak pada pergaulan bebas dan pornograpi;
4. d.memberikan pendidikan agama sejak dini.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan fasilitas informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultan bagi orang tua dan pendidikan pra nikah; 10
2. b.memberikan pengasuhan alternatif jika orang tuanya meninggal , sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
3. c.melindungi anak dari pergaulan bebas, NAPZA, HIV dan AIDS.

Pasal 8

(1)Setiap Anak berhak mendapatkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan , sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c , sebagai berikut :
1. a.hak untuk hidup, tidak digugurkan kecuali atas indikasi kedaruratan medis;
2. b.mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
3. c.imunisasi dasar lengkap;
4. d.ASI eksklusif sampai usia enam bulan, dilanjutkan sampai dengan dua tahun disertai dengan makanan tambahan lain;
5. e.pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
6. f.kesediaan air bersih;
7. g.lingkungan bebas asap rokok;
8. h.akses jaminan social;
9. i.perlindungan dan rehabilitas dari NAPZA, HIV dan AIDS.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagai berikut :
1. a.mempertahankan anak sejak dalam kandungan dan memeriksakan selama kehamilannya di fasilitas kesehatan;
2. b.memberikan asupan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
3. c.pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
4. d.memberikan air susu ibu sampai usia 2 tahun;
5. e.memeriksakan bayi baru lahir, bayi, balita, pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja secara berkala;
6. f.pemenuhan air bersih dan sarana sanitasi;
7. g.memperhatikan lingkungan bebas asap rokok;
8. h.memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk pemenuhan Hak Kesehatan dasar dan Kesejahteraan, sebagai berikut :
1. a.penyediaan puskesmas terakreditasi dan ramah anak;
2. b.penyediaan ruang laktasi di kantor pemerintah dan di tempat-tempat pelayanan publik;
3. c.penyelenggaraan fasilitas sarana dan prasarana posyandu;
4. d.melaksanakan pemeriksaan bayi baru lahir, bayi, balita, pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja secara berkala;
5. e.penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
6. f.penataan ruang terbuka hijau, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
7. g.tersedianya tenaga kesehatan terlatih tentang pemenuhan hak anak;
8. h.penyediaan pemberian makanan tambahan (pmt) bagi balita gizi buruk. 11

Pasal 9

(1)Setiap anak berhak mendapatkan Hak Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana di maksud pada Pasal 5 huruf d, yaitu sebagai berikut :
1. a.mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama/ sederajat;
2. b.mengembangkan bakat, minat dan kreativitas sesuai pertumbuhan anak;
3. c.anak yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan inklusif;
4. d.mendapatkan perlindungan di lingkungan sekolah;
5. e.mendapatkan pendidikan kesetaraan;
6. f.memiliki waktu luang untuk beristirahat, berekreasi dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya, sebagai berikut ;
1. a.wajib memberikan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
2. b.menjamin pendidikan anak sejak usia dini sampai pendidikan dasar;
3. c.menjamin pengembangan bakat minat dan kreatifitas sesuai tumbuh kembang anak;
4. d.memberikan pendidikan inklusif bagi yang berkebutuhan khusus;
5. e.menyediakan waktu luang untuk beristirahat, berekreasi dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya, sebagai berikut ;
1. a.pendidikan gratis sejak pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
2. b.memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh aksesibilitas bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan;
3. c.mewujudkan sekolah ramah anak;
4. d.penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu;
5. e.penyelenggaraan sekolah inklusif ;
6. f.penyediaan sarana prasarana zona aman sekolah;
7. g.memfasilitasi anak putus sekolah melalui penyelenggaraan PKBM;
8. h.penyediaan sarana prasarana usaha kesehatan sekolah (UKS).

Pasal 10

(1)Setiap anak berhak mendapatkan Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, sebagai berikut ; 12
1. a.anak dalam situasi darurat, anak pengungsi, anak korban kerusuhan, korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
2. b.anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual;
3. c.anak yang diperdagangkan, korban penculikan, penjualan, dan korban kekerasan baik fisik dan / atau mental;
4. d.anak yang berhadapan dengan hukum;
5. e.anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
6. f.anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, HIV , AIDS;
7. g.anak penyandang disabilitas;
8. h.korban penelantaran dan perlakuan salah (mendapat perlakuan kasar, penganiayaan, pemerkosaan, dipaksa bekerja).
(2)Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal, anak dapat terhindar dari kondisi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a sampai h;
(3)Pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus:
1. a.menyediakan sarana prasarana untuk memenuhi hak perlindungan khusus dalam pengurangan resiko bencana, tanggap darurat, dan paska bencana;
2. b.memfasilitasi pelayanan rehabilitasi bagi anak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a sampai h dengan panti rehabilitasi baik milik pemerintah maupun swasta atau lembaga konsultasi.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014