DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Ringkasan

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara optimal, efisien, dan efektif diperlukan pengaturan secara komprehensif sesuai dengan perkembangan kebutuhan; Menimbang : a.
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Baral (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und ang Nomor 4 - 2 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeiolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengeloiaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 03). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. tentang Republik Lembaran - 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: I. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(I) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(2)Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
3. c.tanggung jawab peminjam atas dan pemeliharaan selama peminjaman; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak
  1. 2.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(I) KSP Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

a.Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b.Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
c.Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2)KSP atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati
(3)KSP atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. biaya operasional jangka waktu - • -

3.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(I) KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
b.mitra kerja sarna pernanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
c.penunjukan langsung rnitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap badan usaha milik daerah, yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mitra KSP harus membayar konttibusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke RKUD;
e.besaran pembayaran konttibusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: I. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
1. 2.Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
f.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari Bupati ;
g.dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian konttibusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
h.besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
1. 1.bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah; - 5
j.selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
k.jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2)Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam ha! KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur.
(4)Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastru ktur.
(5)Jangka waktu KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastru.ktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(6)Dalam hal mitra KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Sadan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,.
(7)Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari Bupati.

4.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)BOS atau BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
2. b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2)BOS atau BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola - 6 Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek BGS atau BSG terlebih dahulu diserahkan ke Bupati.

5.Ketentuan Pasa.1 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 58 tetap dan penjelasan huruf d ayat (2) Pasal 58 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
7.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1)Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
3. c.KSP dan APBD.
(2)Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya/ Desa;
3. c.badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara; atau
4. d.swasta.
  1. 8.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (I) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Pengelola Barang mengkaji perlunya Tokar Menukar Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; operasional 7
2. b.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan Tokar Menukar Barang Milik Daerah kepada Bupati;
3. c.berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya;
4. d.Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat ( l) dan ayat ( 2 ) serta pasal 60;
5. e.pelaksanakan Tokar Menukar Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
6. f.pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(2)Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 67 ayat (!) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
2. b.dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
3. c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
4. d.proses persetujuan Tokar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 1 ;
5. e.Pengelola Barang melaksanakan Tokar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
6. f.pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. - 8
  1. 9.Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(I) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat ( I) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:

a.Pengelola Barang mengkaji per!unya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
b.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Bupati;
c.berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;
d.proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pad a ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 60;
e.pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
f.pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2)Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usu! Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
2. b.Dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yutidis;
3. c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan; - 9
4. d.proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat ( ! ) dan ayat (2), dan Pasal 60;
5. e.Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
6. f.pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(3)Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usu! Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tirn intern instansi Pengguna Barang;
2. b.Dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 69;
3. c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
4. d.proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pad a ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
5. e.Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dirnaksud dalam huruf d; dan
6. f.pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 23 November 2023 BUPATI CIANJUR, ttd/cap HERMAN SUHERMAN Diundangkan di Cianjur Pada tanggal 24 November 2023 S DAERAH KABUPATEN CIANJUR, G:o 3 AMS·Rh ARAN DAERAHRABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 55 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 15/223/2023 1 l PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH L. UMUM BMD sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. BMD yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh melalui dana Daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak Daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan, sehingga diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMD. Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaiamana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Peru bahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan penyempumaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 35

Ayat (1) Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah pengalihan Penggunaan barang antar Pengguna Barang Milik Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. - 1 2 Angka 2

Pasal 37

Ayat (I) Huruf a Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada Pengelola Barang. Huruf b Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dapat berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara optimal, efisien, dan efektif diperlukan pengaturan secara komprehensif sesuai dengan perkembangan kebutuhan; Menimbang : a.
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Baral (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und ang Nomor 4 - 2 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeiolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengeloiaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 03). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. tentang Republik Lembaran - 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: I. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(I) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(2)Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
3. c.tanggung jawab peminjam atas dan pemeliharaan selama peminjaman; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak
  1. 2.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(I) KSP Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

a.Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b.Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
c.Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2)KSP atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati
(3)KSP atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. biaya operasional jangka waktu - • -

3.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(I) KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
b.mitra kerja sarna pernanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
c.penunjukan langsung rnitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap badan usaha milik daerah, yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mitra KSP harus membayar konttibusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke RKUD;
e.besaran pembayaran konttibusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: I. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
1. 2.Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
f.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari Bupati ;
g.dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian konttibusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
h.besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
1. 1.bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah; - 5
j.selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
k.jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2)Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam ha! KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur.
(4)Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastru ktur.
(5)Jangka waktu KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastru.ktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(6)Dalam hal mitra KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Sadan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,.
(7)Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari Bupati.

4.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)BOS atau BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
2. b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2)BOS atau BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola - 6 Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek BGS atau BSG terlebih dahulu diserahkan ke Bupati.

5.Ketentuan Pasa.1 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 58 tetap dan penjelasan huruf d ayat (2) Pasal 58 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
7.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1)Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
3. c.KSP dan APBD.
(2)Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya/ Desa;
3. c.badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara; atau
4. d.swasta.
  1. 8.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (I) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Pengelola Barang mengkaji perlunya Tokar Menukar Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; operasional 7
2. b.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan Tokar Menukar Barang Milik Daerah kepada Bupati;
3. c.berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya;
4. d.Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat ( l) dan ayat ( 2 ) serta pasal 60;
5. e.pelaksanakan Tokar Menukar Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
6. f.pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(2)Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 67 ayat (!) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
2. b.dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
3. c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
4. d.proses persetujuan Tokar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 1 ;
5. e.Pengelola Barang melaksanakan Tokar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
6. f.pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. - 8
  1. 9.Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(I) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat ( I) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:

a.Pengelola Barang mengkaji per!unya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
b.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Bupati;
c.berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;
d.proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pad a ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 60;
e.pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
f.pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2)Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usu! Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
2. b.Dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yutidis;
3. c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan; - 9
4. d.proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat ( ! ) dan ayat (2), dan Pasal 60;
5. e.Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
6. f.pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(3)Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usu! Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tirn intern instansi Pengguna Barang;
2. b.Dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 69;
3. c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
4. d.proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pad a ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
5. e.Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dirnaksud dalam huruf d; dan
6. f.pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 23 November 2023 BUPATI CIANJUR, ttd/cap HERMAN SUHERMAN Diundangkan di Cianjur Pada tanggal 24 November 2023 S DAERAH KABUPATEN CIANJUR, G:o 3 AMS·Rh ARAN DAERAHRABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 55 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 15/223/2023 1 l PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH L. UMUM BMD sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. BMD yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh melalui dana Daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak Daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan, sehingga diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMD. Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaiamana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Peru bahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan penyempumaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 35

Ayat (1) Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah pengalihan Penggunaan barang antar Pengguna Barang Milik Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. - 1 2 Angka 2

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 35

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 55

Pasal 66

Pasal 68

Pasal 71

Pasal 35

Pasal 37

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 35

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 55

Pasal 66

Pasal 68

Pasal 71

Pasal 35

Pasal 37

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016