DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f, menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan latau bangunan;
h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bdntuk kerja sama penyediaan infrastruktur. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:
a.meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; b.meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan PemeliharaanfPerawatan Barang Milik Daerah;
c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisas Barang Millik Daerah; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Millik Daerah. Kepala SKPD yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)
(3)10
(4)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan PemeliharaanfPerawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksandran Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. g.melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
10. j.Menyusun laporan Barang Milik Daerah. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang dan bertanggung jawab:
11. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
12. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
13. c.melakukan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
14. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
15. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; (s)
(6)
(7)
(8)11
1. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yant tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
2. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsl SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihlk lain, kepa-da Bupati melalui Pengelola Barang;
3. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
4. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada ditam penguasaannya kepada Pengelola Barang. Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ["a" ayat (z) ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna Barang. Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (g) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, bebarr kerja, -lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna Barang.
(11)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daeiah pada Pengguna Barang.
(12)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Baiang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; (e)
(10)t2 g' meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang pembantu;
1. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
2. i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
3. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
(13)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(14)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(15)Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan PemeliharaanfPerawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.menyiapkan bahan Pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah danlatau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan o b' h. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang; melakukan rekonsiliasi dalam rangka Daerah; dan
7. i.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengeloia sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah; Barang Pengguna/Kuasa Pengguna penyusunan laporan Barang Milik 13
(16)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (13) secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. (i7) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16), Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh pejabat Penatausahaan Barang.
(18)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatanf pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
(19)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna Barang.
(20)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (19) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. j.mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
12. m.memberi label Barang Milik Daerah;
13. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
14. o.melakukan s/ock opname barang persediaan; L4
15. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
16. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
17. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(21)Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(22)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21), Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(23)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
(24)Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh Bupati atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(25)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(26)Pengr'trus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (24) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran e.r^.rg Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Miiik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 15
9. i.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. j.mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa pengguna Barang;
11. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan baiang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
12. m.memberi label Barang Milik Daerah;
13. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;
14. o.melakukan slock opname barang persediaan;
15. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
16. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
17. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang pengguna.
(27)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pembororrg.ri d.r, penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pe-kerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

(1)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusuian penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (netu initiatiue)dan angka dasar (baselirte)serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(4)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga.
(5)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat $) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi de.rga., dinas/ SKPD teknis terkait. L6
(6)Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(7)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
(2)Pengguna Barang menyampaikan usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola Barang.
(3)Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelaahan atas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang danlatau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Pasal 1 1 Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang bersama Pengguna Barang membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing OPD dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rerrcana Kebutuhan Pemeliharaan Milik Daerah (RKPBMD).

Pasal 12

(1)Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Penatausahaan Barang menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
(2)Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKBPMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 13

(1)Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2)Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dildksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah. Pejabat Pengadaan BaranglPanitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1)
(2)t7
(3)Pengecualian pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 15

(1)Pengguna barang berkewajiban untuk membuat daftar hasil pengadaan barang setiap bulan, semester, dan tahunan serta dilengkapi dokumen- dokumen yang sah.
(2)Dokumen yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barangl Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Daftar pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkembangannya dilaporkan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barano paling lambat tanggal 1O bulan berikutnya.

Pasal 16

(1)Berdasarkan daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pejabat Penatausahaan Barang berkewajiban membuat daftar hasil pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu tahun anggaran dan/atau semesteran.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah kepada Bupati berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.

BAB VI

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 17

(1)Hasil pengadaan Barang Miiik Daerah diterima dan disimpan oleh Pengurus Barang Pengguna
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan Barang Milik Daerah.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 18

(1)Hasil pengadaan Barang Milik Daerah berupa tanah danlatau gedung/ bangunan yang diterima oleh Kepala SKPD, kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
(2)Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 19

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/ perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. 18

Pasal 20

(1)Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu peijanjian tertentu.
(2)Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, dan/atau penyerahan dari masyarakat sesuai dlngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f, menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan latau bangunan;
h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bdntuk kerja sama penyediaan infrastruktur. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:
a.meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; b.meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan PemeliharaanfPerawatan Barang Milik Daerah;
c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisas Barang Millik Daerah; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Millik Daerah. Kepala SKPD yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)
(3)10
(4)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan PemeliharaanfPerawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksandran Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. g.melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
10. j.Menyusun laporan Barang Milik Daerah. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang dan bertanggung jawab:
11. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
12. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
13. c.melakukan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
14. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
15. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; (s)
(6)
(7)
(8)11
1. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yant tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
2. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsl SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihlk lain, kepa-da Bupati melalui Pengelola Barang;
3. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
4. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada ditam penguasaannya kepada Pengelola Barang. Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ["a" ayat (z) ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna Barang. Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (g) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, bebarr kerja, -lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna Barang.
(11)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daeiah pada Pengguna Barang.
(12)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Baiang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; (e)
(10)t2 g' meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang pembantu;
1. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
2. i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
3. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
(13)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(14)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(15)Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan PemeliharaanfPerawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.menyiapkan bahan Pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah danlatau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan o b' h. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang; melakukan rekonsiliasi dalam rangka Daerah; dan
7. i.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengeloia sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah; Barang Pengguna/Kuasa Pengguna penyusunan laporan Barang Milik 13
(16)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (13) secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. (i7) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16), Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh pejabat Penatausahaan Barang.
(18)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatanf pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
(19)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna Barang.
(20)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (19) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. j.mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
12. m.memberi label Barang Milik Daerah;
13. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
14. o.melakukan s/ock opname barang persediaan; L4
15. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
16. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
17. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(21)Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(22)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21), Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(23)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
(24)Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh Bupati atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(25)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(26)Pengr'trus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (24) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran e.r^.rg Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Miiik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 15
9. i.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. j.mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa pengguna Barang;
11. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan baiang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
12. m.memberi label Barang Milik Daerah;
13. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;
14. o.melakukan slock opname barang persediaan;
15. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
16. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
17. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang pengguna.
(27)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pembororrg.ri d.r, penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pe-kerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

(1)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusuian penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (netu initiatiue)dan angka dasar (baselirte)serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(4)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga.
(5)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat $) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi de.rga., dinas/ SKPD teknis terkait. L6
(6)Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(7)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
(2)Pengguna Barang menyampaikan usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola Barang.
(3)Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelaahan atas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang danlatau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Pasal 1 1 Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang bersama Pengguna Barang membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing OPD dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rerrcana Kebutuhan Pemeliharaan Milik Daerah (RKPBMD).

Pasal 12

(1)Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Penatausahaan Barang menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
(2)Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKBPMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 13

(1)Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2)Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)
(2)t7
(3)Pengecualian pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 15

(1)Pengguna barang berkewajiban untuk membuat daftar hasil pengadaan barang setiap bulan, semester, dan tahunan serta dilengkapi dokumen- dokumen yang sah.
(2)Dokumen yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barangl Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Daftar pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkembangannya dilaporkan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barano paling lambat tanggal 1O bulan berikutnya.

Pasal 16

(1)Berdasarkan daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pejabat Penatausahaan Barang berkewajiban membuat daftar hasil pengadaan Barang Milik Daerah dalam satu tahun anggaran dan/atau semesteran.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah kepada Bupati berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.

BAB VI

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 17

(1)Hasil pengadaan Barang Miiik Daerah diterima dan disimpan oleh Pengurus Barang Pengguna
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan Barang Milik Daerah.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 18

(1)Hasil pengadaan Barang Milik Daerah berupa tanah danlatau gedung/ bangunan yang diterima oleh Kepala SKPD, kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
(2)Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 19

Pasal 20

(1)Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu peijanjian tertentu.
(2)Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, dan/atau penyerahan dari masyarakat sesuai dlngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

PENGADAAN

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

PENGADAAN

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2023