DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata kelola Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Penghargaan, Sistem Informasi, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan semangat gotong royong yang melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha;
b.bahwa keberadaan dan kegiatan Badan Usaha di Daerah pada hakikatnya merupakan bagian dari ekosistem sosial dan lingkungan yang saling terikat, sehingga Badan Usaha memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan melestarikan fungsi lingkungan hidup sebagai wujud kebersamaan dan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 ten tang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum di Daerah sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Tata Kelola Tanggung J awab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENCIANJUR NOMOR 16 TAHUN2025 TENTANG TATAKELOLATANGGUNGJAWAB SOSIALDAN LINGKUNGANBADANUSAHA BUPATICIANJUR PROVINSIJAWA BARAT SALINAN Mengingat Menimbang

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung J awab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967); sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
8.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLBU, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
9.Forum Tanggung J awab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut FTJSLBU adalah suatu Lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
10.Mitra TJSLBU adalah Badan Usaha yang melaksanakan Program TJSLBU, yang bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADANUSAHA. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIANJUR dan BUPATICIANJUR Tujuan TJSLBU adalah:

a.terwujudnya kepastian hukum bagi Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSLBU;
b.tercapainya kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Badan Usaha, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Badan Usaha di Daerah;
c.terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah serta Masyarakat;
d.tertanganinya permasalahan sosial dan terlayaninya pelayanan kesejahteraan sosial; dan
e.meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha. Pasa14 Maksud TJSLBU untuk:
a.mensinergikan penyelenggaraan Program TJSLBU dalam rangka optimalisasi program pembangunan Daerah;
b.meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLBU di Daerah;
c.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLBU;
d.menguatkan pengaturan TJSLBU yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
e.sebagai pedoman dalam pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pasal 2 Penyelenggaraan TJSLBU berdasarkan asas:

a.Deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseirnbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
1. 1.keadilan; J. transparansi;
k.akuntabilitas; dan
1. 1.berwawasan lingkungan. BABII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 8

(1)Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLBU dilakukan me1alui pendekatan:

Pasal 7

Pembiayaan program TJSLBU dianggarkan oleh Badan Usaha atau gabungan beberapa Badan Usaha dengan memperhatikan as as kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1)Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.kewajiban pemenuhan TJSLBU dalamjangka waktu tertentu;
3. c.penghentian sementara kegiatan tertentu;
4. d.pembekuan izin; dan/ atau
5. e.pencabutan izin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Setiap Badan Usaha melaksanakan TJSLBU sesuai kemampuan Badan Usaha.
(2)TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang danj'atau berkaitan dengan sumber daya alamo
(3)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pe1aksana yang berkedudukan dalam Daerah.
(4)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan milik swasta maupun milik negara darr/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
(5)Setiap Badan Usaha dengan skala usaha mikro dan kecil dapat me1aksanakan TJSLBU sesuai kemampuan dan kondisi Badan Usaha. Umum BABIII PENYELENGGARAANTANGGUNGJAWABSOSIALDAN LINGKUNGANBADANUSAHA Pasal 12
(1)Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
(2)Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf b, meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, insentif pendidikan, bonus prestasi, dan kelengkapan sarana untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 11

(1)Program TJSLBU di Daerah dapat dilaksanakan pada bidang sebagai berikut:
1. a.Kesejahteraan sosial;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.olahraga, seni, budaya dan pariwisata;
5. e.keagamaan;
6. f.kewirausahaan;
7. g.infrastruktur;
8. h.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  1. 1.bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
(2)Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Usaha.

Pasal 10

Badan Usaha dapat menginformasikan pelaksanaan TJSLBU kepada masyarakat baik melalui media massa, platform. sosial ataupun menempatkan logo di objek TJSLBU.

Pasal 9

TJSLBU dilaksanakan dengan mengacu pada RKTP agar sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan / atau dokumen perencanaan lainnya.

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Badan Usaha;
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLBU.

(2)Dalam merencanakan Program TJSLBU, Badan Usaha harus memberikan prioritas program TJSLBU di wilayah sekitar Badan Usaha tetapi tidak membatasi kegiatan TJSLBU di luar wilayah Badan Usaha.

Pasal 14

FTJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk dengan tujuan untuk:

a.membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
b.membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
e.mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 13

(1)Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU dibentuk FTJSLBU.
(2)Perusahaan atau Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pembentukan FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(3)Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf e, meliputi bantuan pelayanaan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
(4)Bidang olahraga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, meliputi bantuan pelayanaan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.
(5)Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf e, meliputi bantuan pelayanan dan Zatau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.
(6)Bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat keeil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
(7)Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf g, meliputi bantuan sarana dan prasarana fisiko
(8)Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.
(1)Mekanisme pelaksanaan TJSLBU ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLBU, meliputi:
1. a.penyusunan rencana dan program TJSLBU;
2. b.penandatanganan naskah kerjasama program TJSLBU apabila melibatkan pihak ketiga;
3. c.pelaksanaan program TJSLBU;
4. d.monitoring dan evaluasi program TJSLBU bersama FTJSLBU; dan
5. e.pe1aporan hasil pelaksanaan programTJSLBU kepada FTJSLBU.
(2)Mekanisme pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah menyampaikan progam skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSLBU kepada FTJSLBU;
2. b.FTJSLBU memfasilitasi pe1aksanaan rapat koordinasi dalam pemiliharr/penentuan Program TJSLBU bersama dengan Badan Usaha; dan
3. c.Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b guna menyinergikan Program TJSLBU yang telah disusun oleh Badan Usaha dengan memperhatikan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah darr/ atau dokumen perencanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh:
1. a.FTJSLBU;
2. b.Badan Usaha; dan
3. c.Perangkat Daerah terkait.
(4)Semua tahapan dalam mekanisme pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif antara Badan Usaha dengan FTJSLBU paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

(1)Badan Usaha melalui FTJSLBU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan Program TJSLBU bagi kesejahteraan masyarakat.
(2)Dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat mengundang Badan Usaha darr/atau FTJSLBU untuk berkoordinasi dan meminta dukungan program TJSLBU bagi kepentingan masyarakat.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2024