DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, tim fasilitasi TJSLP, pelaporan, penghargaan, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
b.bahwa penyelenggaraan program tanggung jawab sosial lingkungan dan perusahaan perlu diselaraskan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergi, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan di Kabupaten Cianjur; c, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Su bang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 2 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggungiawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATT CIANJUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap semua pemangku kepentingan dan/atau semua Perusahaan di Daerah agar pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.merencanakan program TJSLP agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
b.mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung kemajuan Daerah.

BAB ILL

PERENCANAAN

Pasal 4

(I) Setiap Perusahaan di Daerah menyusun rencana program TJSLP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

(2)Rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bersinergi dengan program prioritas Pembangunan Daerah.
(3)Penyusunan rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan
1. a.partisipatif;
2. b.kemitraan; dan
3. c.kesepakatan. • $

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang undang.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan program TJSLP dilaksanakan melalui mekanisme:
1. a.Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSLP;
2. b.Tim Fasilitasi TJSLP menyusun rencana kerjasama program TJSLP;
3. c.penanggung jawab Perusahaan bersama dengan Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TSLP;
4. d.Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama; dan
5. e.Tim Fasilitasi TJSLP melaksanakan pendampingan pelaksanaan TJSLP, dalam bentuk pengawasan dan evaluasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KELE MBAGAAN

Pasal 7

(1)Dalamn rangka koordinasi pelaksanaan TJSLP di Daerah, dibentuk Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TJSLP untuk melaksanakan program TJSLP yang terencana, terpadu, dan sinergi dengan program prioritas pembangunan Daerah.
(2)Bentuk dan struktur organisasi Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TJSLP ditentukan berdasarkan kesepakatan Perusahaan.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TJSLP. • 6
(4)Pembentukan Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

a.Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:
a.membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
b.menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penanganannya;
c.mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d.memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;dan
e.membuat laporan realisasi capaian program TJSLP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

Tim Fasilitasi TJSLP

Pasal 9

(1)Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dalam
1. a.memfasilitasi perencanaan program TSLP;
2. b.memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP,
3. c.memfasilitasi pengawasan TJSLP; dan
4. d.melakukan evaluasi TJSLP
(2)Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
(3)Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibantu sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
(4)Pembentukan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7

Pasal 10

(1)Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas
1. a.menyusun perencanaan program TJSLP bersama dengan Pemerintah Daerah;
2. b.merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu TJSLP kepada Perusahaan melalui Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Pelaksana TJSLP;
3. c.memverifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan;
4. d.memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan TJSLP;
5. e.mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan;
6. f.menerima laporan pelaksanaan TJSLP dari Perusahaan; dan
7. g.melakukan fasilitasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP
(2)Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) setiap l (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD

Pasal 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025