DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Maret 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Retribusi Persetujuaan Bangunan Gedung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 202 I tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 ten tang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu d.isempumakan dan disesuaikan; Mengingat:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 -. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6622);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45); 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor I 0)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR, MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB II

NAMA, JENIS KEGIATAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan Penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 3

(1)Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF, dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF
(3)Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk pemohon persetujuan
1. a.Pembangunan Baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG peru bah an untuk:
4. i.perubahan fungsi Bangunan Gedung; ii. perubahan lapis Bangunan Gedung; iii. perubahan luas Bangunan Gedung; iv. perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. v.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; vi. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; vii. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau viii.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. 11
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

(!) subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF;

(2)Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagaiRetribusi Perizinan Tertentu. BABlV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(!) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.

(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
1. a.lndeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedun; atau
2. b.Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung 12
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas Total Lantai;
2. b.Indeks Terintegrasi; dan
3. c.lndeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.lndeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.lndeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V

PRNSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

( 1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif restribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh (agar dipilih salah satu) biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF terse but.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(I) Struktur dan besaran tarif restribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a.Bangunan Gedung Tarif restribusi PBG untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) )dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus: LLt x (Jlo x SHST) x It x Ibg
b.Prasarana Bangunan Gedung Tarif restribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan lndeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan lndeks Bangunan Gedung 13 Terbangun (lbg) dikalikan harga satuan restribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: V X I x Ibg x HSpbg

(2)Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
(3)Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud If x S (bp x Ip) x Fm Pada ayat (!) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(!) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)Peninjauan tarif restribusi PBG/indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya terhadap besaran harga dalam tabel HSBGN/SHST dan indeks Lokalitas.
(3)Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan.
(3)Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal I I (!) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan diterbitkan. 14
(2)Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(3)Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lam bat 1x 24 jam.
(4)Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMUNGUTAN RESTRIBUSI

Pasal 12

(1)Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
(2)Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran.
(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(4)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

(1)Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas PBG yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi fungsi bangunan yang lama.
(2)Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas PBG yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.
(3)Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang berlaku. 15

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 202 I tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 ten tang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu d.isempumakan dan disesuaikan; Mengingat:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 -. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6622);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45); 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor I 0)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR, MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB II

NAMA, JENIS KEGIATAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan Penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 3

(1)Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF, dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF
(3)Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk pemohon persetujuan
1. a.Pembangunan Baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG peru bah an untuk:
4. i.perubahan fungsi Bangunan Gedung; ii. perubahan lapis Bangunan Gedung; iii. perubahan luas Bangunan Gedung; iv. perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. v.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; vi. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; vii. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau viii.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. 11
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

(!) subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF;

(2)Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagaiRetribusi Perizinan Tertentu. BABlV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(!) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.

(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
1. a.lndeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedun; atau
2. b.Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung 12
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas Total Lantai;
2. b.Indeks Terintegrasi; dan
3. c.lndeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.lndeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.lndeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V

PRNSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

( 1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif restribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh (agar dipilih salah satu) biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF terse but.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(I) Struktur dan besaran tarif restribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a.Bangunan Gedung Tarif restribusi PBG untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) )dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus: LLt x (Jlo x SHST) x It x Ibg
b.Prasarana Bangunan Gedung Tarif restribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan lndeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan lndeks Bangunan Gedung 13 Terbangun (lbg) dikalikan harga satuan restribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: V X I x Ibg x HSpbg

(2)Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
(3)Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud If x S (bp x Ip) x Fm Pada ayat (!) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(!) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)Peninjauan tarif restribusi PBG/indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya terhadap besaran harga dalam tabel HSBGN/SHST dan indeks Lokalitas.
(3)Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan.
(3)Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal I I (!) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan diterbitkan. 14
(2)Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(3)Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lam bat 1x 24 jam.
(4)Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMUNGUTAN RESTRIBUSI

Pasal 12

(1)Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
(2)Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran.
(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(4)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

(1)Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas PBG yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi fungsi bangunan yang lama.
(2)Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas PBG yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.
(3)Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang berlaku. 15

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012