DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tanah yang Dapat Ditunjuk dengan Ijin Lokasi; Masa Berlaku Ijin; Tata Cara Permohonan, Pmberian dan Perpanjangan Ijin Lokasi; Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin Lokaso; Pengendalian Perolehan Tanah; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa izin lokasi merupakan upaya pengendalian fungsi lahan guna menunjang percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah;
c.bahwa dalam rangka percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang usaha dengan tetap mengendalikan fungsi dan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Izin Lokasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 11 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 4 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 35)
24.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 66);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Cilacap yang menangani bidang perizinan.
5.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
6.Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan.
7.Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
10.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12.Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan sosial budaya yang terdiri dari gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, gedung pelayanan umum, dan tempat pemakaman.
13.Fasilitas perdagangan dan jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan. 6
14.Fasilitas pengelolaan lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
15.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara republik Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas maupun non fasilitas.
16.Hak Atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah.
17.Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

Pasal 2

(1)Setiap Perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi.
(2)Untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD.
(3)Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan dalam hal :
1. a.tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari pemegang saham;
2. b.tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. c.tanah yang akan diperoleh, dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
4. d.tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang terletak berbatasan dengan lokasi usaha yang sudah berjalan dengan syarat telah memperoleh izin perluasan usaha dari SKPD;
5. e.tanah yang diperlukan tidak lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian;
6. f.tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang terletak di lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 7

BAB II

TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3

(1)Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut izin prinsip penanaman modal yang dimilikinya.
(2)Izin lokasi dikeluarkan oleh Bupati atau SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 4

(1)Izin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga perusahaan tersebut dan perusahan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
1. a.Untuk usaha pengembangan dan pemukiman
  1. 1.Kawasan perumahan pemukiman .................................: 100 ha
  2. 2.Kawasan resort perhotelan .............................................. : 50 ha
2. b.Untuk kawasan industri .......................................................... : 100 ha
3. c.Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan hak guna usaha........: 5.000 ha
4. d.Untuk usaha tambak ................................................................ : 100 ha
5. e.Untuk usaha pertanian lainnya ............................................ : 50 ha
(2)Untuk keperluan menentukan areal yang ditunjuk dalam izin lokasi pemohon/perusahaan wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan- perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.
(3)Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, tidak berlaku untuk :
1. a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. b.Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3. c.Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan dalam rangka “Go Public”. 8

BAB III

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

(1)Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu :
1. a.Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 ha : 1 (satu) tahun
2. b.Izin Lokasi seluas lebih dari 25 ha – 50 ha : 2 (dua) tahun
3. c.Izin Lokasi seluas lebih dari 50 ha : 3 (tiga) tahun
(2)Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
(3)Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dalam hal tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
(4)Apabila perolehan tanah tidak diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat dilakukan lagi oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
1. a.dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
2. b.dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Pasal 6

(1)Pemohon mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati melalui SKPD dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diisi dengan benar dilampiri persyaratan yang sudah ditentukan diserahkan dan diperiksa oleh petugas. 9
(3)Dalam hal formulir telah diterima dengan lengkap, petugas memberi tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 7

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tim teknis melakukan pemeriksaan ke lokasi rencana tempat usaha dan melakukan rapat koordinasi.
(2)Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu;
1. a.kesesuaian dengan tata ruang wilayah atau rencana lainnya yang dipakai acuan;
2. b.kemungkinan ada tumpang tindih peruntukan;
3. c.kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan;
4. d.status tanah yang dimohon;
5. e.kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi yang dimohon;
6. f.persyaratan lain yang masih diperlukan.
(3)Hasil pemeriksaan dan rapat koordinasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 8

(1)Terhadap pemohon izin yang dikabulkan diterbitkan izin lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan terhadap pemohon izin yang ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
(2)Penerbitan izin lokasi atau pemberitahuan penolakan permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima secara benar dan lengkap.

Pasal 9

(1)Permohonan perpanjangan izin lokasi diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya. 10
(2)Perpanjangan izin lokasi diterbitkan setelah berkoordinasi dengan tim teknis dan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan izin lokasi secara lengkap.
(3)Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam persetujuan atau penolakan perpanjangan izin lokasi adalah :
1. a.paling sedikit 50 % (lima puluh persen) areal tanah telah diperoleh/dikuasai;
2. b.kemampuan pengusaha untuk melakukan usahanya.

Pasal 10

(1)Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi kepada Bupati melalui SKPD dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
(2)Permohonan perpanjangan izin lokasi yang disetujui diterbitkan perpanjangan izin lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, dan permohonan perpanjangan izin lokasi yang ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2017